Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD bersama Pemprov Sumatra Barat menyepakati rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di rapat paripurna yang digelar, kemarin.
Sekretaris Komisi II DPRD Sumatra Barat Nurkhalis Dt Bijo Rajo mengatakan Perda ini akan menjadi Perda payung yang akan diteruskan di tingkat kota dan kabupaten.
"Perda ini sebagai upaya agar lahan pertanian di Sumatra Barat tidak terus berkurang," kata dia, Rabu (26/8).
Menurutnya, apabila tidak ada regulasi yang mengatur lahan pertanian diubah menjadi kawasan perumahan, toko dan lainnya maka ini akan mempengaruhi produksi pertanian Sumbar ke depan.
Baca Juga: DPRD Manggarai Barat Tetapkan Perda Perdagangan Orang
Ia mengatakan saat ini memang kondisi Sumbar surplus beras namun pengalihan lahan pertanian menjadi peruntukan lain akan membuat produksi berkurang Dalam perda ini nanti diatur salah satunya orang yang memiliki lahan hanya boleh mengalihkan lahan untuk rumah dan lainnya seluas 400 meter persegi.
"Kita berharap perda ini ditindaklanjuti di kota dan kabupaten karena pengaturan lahan tersebut ada di pemkab dan pemkot," ujarnya,
Sementara it Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan pembentukan Perda direncanakan Propemperda tahun 2019 akhir persidangan ketiga tahun 2019.
"DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan Ranperda tentang PLP2B merupakan prakarsa DPRD Provinsi Sumbar," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Perda bukan sekadar Peraturan Delegasi
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pos Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pangan dan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui jaringan logistiknya
Pengawasan ini menyasar berbagai komoditas protein hewani untuk memastikan stabilitas di tingkat pedagang.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Sebagai salah satu mitra utama Panen Fest 2026, Universitas Trilogi turut membuka booth pameran produk dari Pusat Studi Pertanian Perkotaan (PSSP).
Penurunan drastis populasi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang kini berada pada titik kritis di tahun 2026, ternyata berdampak langsung pada ketahanan pangan warga.
TNI adalah tentara rakyat yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, selain menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved