Sulsel Minta Penambahan Kuota Pupuk Subsidi

Secara keseluruhan hingga pertengahan tahun 2020 ini, realisasi pupuk subsidi, seperti urea, SP36, dan ZA di Sulawesi Selatan sudah melampaui setengah dari alokasi pupuk yang diperoleh dari Kementerian Pertanian RI.

Karenanya, Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, telah mengajukan permohonan penambahan pupuk bersubsidi untuk tahun ini, karena dari 2019 ke 2020 terjadi pengurangan jatah pupuk sebanyak 30 persen.

"Puncak panen kita itu sejak Juni dan akan berlangsung hingga Desember 2020. Makanya kita ajukan permintaan penambahan kuota pupuk khususnya yang bersubsidi," ungkap Andi Ardin Tjatjo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Sulsel.

Tahun ini, untuk 24 kabupaten/kota di Sulsel, pupuk urea misalnya, alokasinya sebanyak 233.691 ton, dan sudah terealisasi sebanyak 208.416 ton atau sekitar 89,18 persen.

Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/323180-petani-priangan-timur-keluhkan-kelangkaan-pupuk-bersubsidi

Demikian pula jenis pupuk SP36, alokasi yang Sulsel terima hanya 31.196 ton, dan sudah terealisasi sebanyak 26.818 ton atau sekitar 85,97 ton. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel itu, Kabupaten Barru, yang realisasi penggunaan pupuknya sudah melampaui alokasi yang diberikan. Untuk pupuk urea, alokasi hanya 3.800 ton, tapi realisasinya sudah 100,3 persen atau 381,1 ton.

Demikian pula penggunaan pupuk SP36 yang realisasinya sudah 140,12 persen dari alokasi yang hanya 668 ton. Juga pupuk ZA, alokasi hanya 1.137 ton, realisasi sudah 118,21 persen atau 1.344 ton.

Hal yang sama dialami kabupaten/kota lainnya, seperti Bulukumba dan Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang kekurangan Urea. Enrekang, Soppeng dan Parepare kekurangan SP36, serta Bantaeng yang kekurangan ZA. Ardin Tjatjo menambahkan, tahun ini, pandemi virus korona membuat nilai tukar turun. "Artinya apa? Tahun ini daya beli masyarakat kita turun, termasuk petani kita. Daya beli juga berkurang, dan apakah ada pupuk non subsidi yang bisa dibeli?" ungkapnya.

"Yang mau dibeli juga tidak ada. Sehingga kita meminta tambah kuota untuk pupuk bersubsidi, karena tentu harganya juga lebih murah dibanding pupuk non subsidi," sambung Ardin.

Meski demikian, ia berkilah, jika kondisi sakarang, pupuk tidak langkah, tapi berkurang. "Pupuk juga banyak tapi non subsidi. cuma disparitas harganya cukup jauh, harga pupuk urea subsidi Rp1.800, non subsidi Rp4.800 per kilogram," tutup Ardin. (OL-12)