Kamis 13 Agustus 2020, 14:58 WIB

Wagub Jabar: Pondok Pesantren masih Aman dari Penyebaran Covid-19

Depi Gunawan | Nusantara
Wagub Jabar: Pondok Pesantren masih Aman dari Penyebaran Covid-19

ANTARA/NOVRIAN ARBI
Sejumlah santri beraktivitas di kawasan Pondok Pesantren Gratis Yatim dan Dhuafa Nurul Huda, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6).

 

WAKIL Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum bersyukur kegiatan belajar mengajar tatap muka di pondok pesantren tidak sampai menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

"Sampai hari ini saya ucapkan syukur, alhamdulillah belum ada santri yang terpapar (Covid-19), tidak ada klaster baru di pesantren," kata Uu saat kunjungan ke Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Kamis (13/8).

Dia menyatakan, pembelajaran di pondok pesantren sudah menerapkan pembelajaran tatap muka sejak lama. Meski begitu, yang dibolehkan hanya pesantren yang berada di daerah aman penyebaran Covid-19.

"Pondok pesantren sudah bisa melaksanakan proses belajar mengajar, menerima santri. Jadi sudah tidak ada masalah," ujarnya.

Sementara  bagi sekolah umum, Uu mengatakan, hanya akan dibuka untuk yang berada di zona hijau, namun hal itu harus ada kesepakatan dengan wali murid.

"Arahan bapak menteri, yang diperbolehkan zona hijau dan zona kuning. Tapi pemerintah provinsi belum memberikan kesimpulan, masih dalam pembahasan, apakah diberikan izin atau tidak untuk sekolah di zona kuning. kalau di zona hijau itu sudah jelas diperbolehkan tatap muka," ungkapnya.

Baca juga: Siswa SMP di Kota Kupang KBM Tatap Muka Mulai September

Sebelumnya, pada pertengahan Juni lalu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah memberikan izin kegiatan pendidikan di pesantren, tetapi dengan sejumlah catatan.

Gubernur juga mengeluarkan keputusan tentang protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

Kepgub Jabar bernomor 443/Kep.321-Hukham/2020 itu sempat menuai polemik, salah satunya pengelola pesantren harus bersedia menerima sanksi bila terbukti melanggar protokol kesehatan penanganan korona.

Akhirnya, Ridwan Kamil segera merevisi Kepgub itu. Selain soal sanksi, revisi juga menyangkut kewajiban pondok pesantren agar bersedia menyelenggarakan sarana dan prasarana, yang semula wajib jadi perlu. (A-2)

 

Baca Juga

AFP/Putri

Madura United FC Minta KONI-Menpora Investigasi Tragedi Kanjuruhan, jangan PSSI

👤Mohammad Ghazi 🕔Senin 03 Oktober 2022, 17:50 WIB
PRESIDEN Madura United FC, Achsanul Qosasi (AQ), tim investigasi tragedi Kanjuruhan lebih baik diserahkan ke KONI dan Kemenpora, jangan ke...
dok.mi

Plt Bupati Mimika Diduga Terlibat Korupsi Pengadaan Helikopter

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 03 Oktober 2022, 17:42 WIB
KEJATI papua bersama Kejari Mimika tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan dua jenis pesawat yang telah dibeli oleh Dishub...
MI/Widjajadi

Tragedi Kanjuruhan Ancam Piala Dunia U-20 2023, Gibran Pasrah

👤Widjajadi 🕔Senin 03 Oktober 2022, 16:34 WIB
Kota Surakarta yang menjadi bagian dari Piala Dunia U-20 saat ini masih melakukan persiapan terbaik sebagai tuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya