Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH provinsi Jawa Barat dituntut mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jika ingin pertumbuhan ekonomi positif. Pasalnya pada kuartal II tahun ini pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut minus 5%.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Herawanto mengatakan, pemprov harus meningkatkan aktivitas sektor UMKM jika minus ekonomi tersebut tidak ingin terjadi lagi. Salah satu caranya dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan pelaku usaha di sektor tersebut.
Baca juga: Pemerintah Dukung Digitalisasi UMKM Naik Kelas
"Jangan ada pengenaan retribusi pajak yang memberatkan dunia usaha untuk kembali bangkit. Ini kemungkinan harus ditunda atau dikurangi dulu,"
katanya di Bandung, Kamis (6/8).
Dia mengaku, selama ini pihaknya selalu memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah agar perekonomian tetap tumbuh. Namun, pandemi virus korona yang saat ini terjadi memang tidak bisa dihindari.
Menurutnya, terdapat sekitar 1,5 juta pelaku usaha UMKM di Jawa Barat yang jika tumbuh dengan baik mampu memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian. "Ini jumlah paling banyak di Nusantara," katanya.
Meski selama ini perekonomian Jawa Barat bertumpu pada sektor manufaktur, menurut dia hal itu tidak terlihat akibat pandemi virus korona. "Kekuatan Jabar ada di sini (manufaktur). Tapi ini butuh waktu. Yang bisa segera didorong adalah ekonomi kreatif, dan UMKM," katanya.
Meski minus 5%, menurutnya Jawa Barat belum bisa disebut mengalami resesi ekonomi. "Kalau sudah dua kuartal berturut-turut minus, baru definisi resesi. Ini baru satu kali. Moga-moga di kuartal III ini bisa positif."
Oleh karena itu, tambah dia, sejalan dengan tugasnya dalam memelihara kestabilan harga melalui pengembangan ekonomi dan advisor kebijakan kepada pemerintah daerah, Bank Indonesia Jawa Barat secara aktif mengembangkan program UMKM, salah satunya UMKM yang berada di sektor ekonomi kreatif (Ekraf). Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah unit usaha ekraf terbesar di Indonesia, menurutnya menjadi potensi yang dapat terus dikembangkan.
"Ekraf Jawa Barat mampu menjadi salah satu pendorong percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi, tidak hanya bagi perekonomian Jawa Barat, tapi juga nasional," katanya. Dengan begitu, dalam mewujudkan upaya tersebut diperlukan sinergi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait.
"Salah satu wujud nyata sinergi pemerintah, Bank Indonesia dan perbankan Jawa Barat dalam upaya mendukung Ekraf Jawa Barat adalah melalui penyelenggaraan event Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ). KKJ merupakan event nasional tahunan yang diselenggarakan atas kerjasama dan sinergi dari Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia Jawa Barat, Dewan Kerajinan Nasional dan Daerah (Dekranasda) Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan," katanya.
Dia menambahkan, KKJ merupakan upaya memperkenalkan dan mempromosikan pesona Jawa Barat dan produk kreatif premium dari UMKM terseleksi di Jawa Barat, serta upaya mendukung peningkatan ekspor Ekraf Jawa Barat. KKJ juga merupakan ajang untuk melakukan kurasi terhadap UMKM Jawa Barat yang akan mengikuti Event Nasional Karya Kreatif Indonesia (KKI).
Rangkaian KKJ 2020 akan dilaunching pada 11 Agustus 2020, dan digelar selama 5 hari penuh hingga 15 Agustus 2020. KKJ 2020 ini secara khusus mengangkat tenun sebagai salah satu karya seni khas Jawa Barat
KKJ 2020 akan menampilkan 60 UMKM terpilih. Untuk mendukung proses transaksi secara non tunai, KKJ 2020 didukung oleh 6 perbankan, 3 perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), dan 3 marketplace. Pada KKJ 2020 ini juga akan menampilkan 89 busana dari 11 fesyen desainer. (BY/A-1)
100 mahasiswa lintas program studi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Cikarang bakal diterjunkan ke 38 desa pada pertengahan 2026 untuk mengikuti program BSI Explore 2026.
Ibu Irma, nasabah PNM Mekaar di Ciparay, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk produktif.
Program revitalisasi sekolah tak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menyerap 238 ribu tenaga kerja dan menggerakkan 58 ribu UMKM di daerah.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved