BPIP Panduan untuk Menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara

PENGUBAHAN Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dinilai tepat. Hal itu dianggap penting untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara.

Eksponen 98 yang juga guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, menilai, Indonesia memerlukan panduan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. "Butuh guidance atau upaya untuk menjaga bangsa ini dalam irama yang sama, salah satunya ya di ideologi negara," kata Muradi saat menjadi pembicara pada Temu Kangen dan Diskusi Aktivis 98 Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (18/7) petang.

Baca juga: Riskan BPIP hanya Berpayung Perpres

Dia menilai, dengan adanya UU BPIP, keberadaan badan tersebut bisa lebih sentral dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Ini harus bisa dijadikan satu pendekatan yang lebih integratif. Negara dengan bangsa, juga negara dengan masyarakatnya," kata dia.

Oleh karena itu, dia membantah pandangan sebagian pihak yang menilai keberadaan BPIP kurang diperlukan. "Kita butuh lembaga seperti BPIP. Kalau yang bilang enggak butuh, sederhana saja, apa dong yang jadi solusinya?"

Terlebih, jika RUU ini jadi sehingga memiliki payung hukum yang lebih kuat, menurutnya BPIP akan memiliki peran yang lebih besar dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. "Kalau perpres, nanti bisa kapanpun dibubarkan. Dengan menjadi undang-undang, legal standing-nya lebih tinggi dibanding perpres," katanya.

Dia juga menyebut sejumlah lembaga lain setingkat kementerian yang sudah memiliki payung hukum undang-undang seperti BNPT. "Toh BNPT juga undang-undang. Harusnya BPIP juga diatur dalam legal standing yang sama," katanya.

Disinggung soal penggantian RUU HIP menjadi RUU BPIP, menurutnya hal itu
tidak terlalu penting. Terpenting, menurutnya bagaimana masyarakat bersama unsur lainnya bersama-sama untuk tetap bersatu-padu dan menikmati hasil alam.

"Saya kira perdebatan antara kelompok pendukung BPIP dengan yang menolak sudah tidak relevan lagi. Ini pentingnya bagaimana ini ada. Lalu ada aturan yang mengatur itu, ada proses tahapannya," kata dia. (BY/A-1)