Rabu 08 Juli 2020, 14:40 WIB

Riskan BPIP hanya Berpayung Perpres

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Riskan BPIP hanya Berpayung Perpres

Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Jokowi menerima pimpinan MPR di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7).

 

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa lembaga pembinaan Pancasila harus memiliki payung hukum kuat berupa Undang-undang. Hal tersebut disampaikan presiden saat menjamu sejumlah perwakilan MPR dI Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7).

Selama ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk pada 2018 hanya bersandar pada peraturan presiden (perpres). "Dalam pembinaan, tidak cukup kalau hanya diberi payung hukum berupa perpres. Tadi beliau menyampaikan langsung seperti itu. Sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung perpres," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai menemui Presiden.

Saat ini, lanjut Bambang, pemerintah masih terus melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. "Satu hal yang beliau pesankan dan ingatkan pada kami, ketika bicara soal ideologi, ini adalah bicara tentang bagaimana kita menjaga Pancasila sampai kapan pun," ucap politikus Golkar itu.

Dalam menanggapi hal tersebut, MPR pun siap mengawal jalannya pembentukan undang-undang terkait pembinaan ideologi Pancasila.
"Ini sepenuhnya adalah domain pemerintah dan DPR. Tugas kami adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Menjelaskan secara dingin agar situasi politik tetap kondusif di tengah situasi yang tidak normal ini," tuturnya.

Bambang pun menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal berbagai kebijakan serta jalannya pemerintahan demi membela kepentingan rakyat. "Kami akan terus mengawal keselamatan rakyat karena MPR sesungguhnya adalah lembaga atau majelis yang sebagau penjawatahan rakyat," tandasnya. (P-3)

Baca Juga

Ilustrasi

Pemidanaan dalam UU ITE Dnilai Alami Disorientasi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 September 2020, 21:16 WIB
"Angka kriminalisasi menggunakan UU ITE semakin meningkat. Disebut kriminalisasi karena pemidanaan dalam UU ITE sudah mengalami...
Ilustrasi

Revisi Peraturan, KPU Diapresiasi Satgas Penanganan Covid-19

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Kamis 24 September 2020, 21:16 WIB
Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dengan tegas merevisi peraturan KPU serta menerbitkan sanksi...
Dok.MI

Pengundian Nomor Urut Kondusif, Perludem: Bukan Tolak Ukur

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 24 September 2020, 21:13 WIB
Dalam kampanye akan ada pelibatan pemilih dan massa. Dan di situlah kompleksitasnya akan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya