Pilkada Saat Pandemi untuk Cari Pemimpin Kuat Tangani Covid-19

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pilkada di 270 wilayah Indonesia yang dilakukan saat pandemi adalah untuk mencari pemimpin yang kuat menangani Covid-19. Penegasan itu dikatakan Mendagri saat Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kantor Gubernur Kalteng di Kota Palangka Raya, Minggu (19/7).

"Pilakada yang saat ini di tengah pandemi adalah yang pertama dalam sejarah dan belum pernah dilakukan oleh pemerintah manapun sebelumnya," ujarnya.

Dikatakannya, pandemi ini nantinya menjadi sejarah masa mendatang dan anak cucu akan mencatat itu sebagai sejarah. "Karena Pemilu di negara lain tetap on schedule dan kenapa kita tidak tetap laksanakan di 270 daerah," kata mantan Kapolri itu.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Menurut dia ada dua hal yang menjadi ketakutan masyarakat dari dampak dari Covid-19. Yakni berlakunya work from home (WFH) ditambah lagi dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Restoran, hotel, tempat hiburan, pabrik juga tutup.

Sementara itu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan yang menghawatirkan saat pilkada yakni karena di beberapa kabupaten kurang persiapannya. "Hal ini karena terjadi karena akses internet yang masih terbatas di masyarakat," katanya.

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrahim menjalaskan, saat ini semua dana pelaksanaan pilkada Kalteng yang dibutukan KPU sebanyak Rp349 miliar sudah siap digunakan. Selain itu para petugas penyelenggara pilkada semua harus sesuai protokol kesehatan.

"Petugas sudah melakukan rapid tes dan sudah bebas Covid. Mereka juga menggunakan APD standar seperti masker dan juga sarung tangan," ujarnya. (SS/OL-10)