Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PEMERINTAH Provinsi Kaltim meluncurkan sistem informasi online dan alur proses pemberian dana bantuan sosial. Sistem ini untuk mempermudah pengajuan permohonan dana hibah dan bansos. Sistem baru ini secara resmi diluncurkan Pemprov Kaltim, Senin (6/7).
Sistem ini digagas Biro Kesejahteraan Sosial Setda Kaltim.
"Mudah-mudahan dengan adanya sistem ini pendataan dan penyaluran bisa lebih transparan dan tertib," ujar Pj Sekda Provinsi Kalimantan Tmur, Sa'bani.
Sistem online bansos ini bisa diakses melalui website resmi https://hibahbansos.kaltimprov.go.id/. Inovasi ini digunakan untuk mewujudkan transparansi dana hibah dan bansos, agar semua pihak bisa memonitoring.
"Inovasi ini bukan hanya untuk tranparan danakuntabel. Tapi juga sangat baik untuk mempermudah pengajuan permohonan dana hibah dan bansos," lanjutnya.
Hal ini seiring pula dengan laju perkembangan teknologi informasi dan digital.
"Pelan-pelan aktivitas manualakan berkurang dan pemanfaatan teknologi informasi ini bisa memudahkan pelayanan," kata Sa'bani.
Sa'bani juga mengingatkan pentingnya laporan penggunaan dana bansos yang transparan dan bisa dimonitoring oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Di masa mendatang aplikasi tersebut bisa melakukan penyortiran otomatis sekaligus mendeteksi pemenuhan syarat layak dan tidaknya diberikan dana bantuan sosial untuk warga.
baca juga: Birokrasi Pemprov Bali Mulai Bergerak ke Digitalisasi
Hal ini akan memudahkan petugas melakukan proses verifikasi yang selama ini terlalu panjang dan rumit. Apalagi permintaan dana bansos tetap harus memenuhi persyaratan dan bisa tertolak bila persyaratan tidak terpenuhi.
"Hibah dan bansos ini kan ada aturannya, tidak semua warga bisa mendapatkan," jelas Sa'bani. (OL-3)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
PT Trimegah Karya Pratama atau UltraCorp terus mengembangkan bisnis dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan termasuk perbankan.
Perusahaan teknologi global, Cadothy, meluncurkan perangkat khusus yang bisa membantu melakukan aktivitas live, bukan tablet ataupun ponsel.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
Dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengambil peran penting dalam mendorong transformasi sistem pengawasan keamanan pangan berbasis digital dalam Vienna Food Safety Forum 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved