Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENCAIRAN dana desa tahap kedua sebesar 30% di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum seluruhnya dicairkan setiap desa. Pasalnya, belum semua desa menetapkan perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa menyangkut bantuan langsung tunai (BLT) yang dialokasikan untuk warga miskin terdampak covid-19.
Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Rella Nurrela mengaku terus meminta pihak desa agar menyelesaikan syarat pencairan dana desa tahap kedua. Di antaranya harus menyertakan perubahan APBDesa serta Peraturan Kepala Desa tentang BLT.
"Ada beberapa desa lagi yang belum mencairkan dana desa tahap kedua. Sudah setengahnya yang selesai dan cair," kata Rella kepada mediaindonesia.com, Minggu (5/7).
Pencairan tahap kedua dibagi dua termin. Pada tahap kedua penyaluran pertama sebesar 15%, kata Rella, sedang dalam proses pencairan oleh pihak desa.
"Untuk penyaluran kedua sebesar 15% sedang dimohonkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sukabumi," jelasnya.
Pagu dana desa tahun anggaran 2020 untuk Kabupaten Cianjur dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp423.935.085.005. Pencairannya dibagi menjadi tiga tahap terdiri dari tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 20%.
"Untuk dana desa pencairan tahap pertama sebesar 40%, itu sudah dicairkan secara keseluruhan. Untuk pencairan tahap kedua, bagi desa yang belum menyerahkan persyaratan, kita percepat. Minggu kedua bulan Juli ini harus sudah selesai 100%," tandas Rella.
Kepala DMPD Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial, menambahkan semula pagu dana desa yang diterima Kabupaten Cianjur tahun ini sebesar Rp427.760.763.000. Namun, dengan terjadinya pandemi covid-19, terdapat sedikit pengurangan besaran pagu yang diterima.
"Ada pengurangan, tapi tidak terlalu besar. Rata-rata setiap desa berkurang sekitar Rp10 juta. Kalau 354 desa, berarti pengurangan secara keseluruhan sekitar Rp3,5 miliar. Tidak terlalu besar," terang Danial.
Dirata-ratakan, kata Danial, setiap desa di Kabupaten Cianjur mendapatkan dana desa kisaran Rp800 juta-Rp1,2 miliar. Bersamaan pandemi covid-19, setiap desa harus mengalokasikan BLT dari dana desa dengan besaran bervariatif.
baca juga:Bansos Untuk 50 KK di Babel Belum Cair
Desa yang mendapatkan dana desa di bawah Rp800 juta, alokasi untuk BLT-nya sebesar 25%. Untuk desa yang memperoleh dana desa kisaran Rp800 juta-Rp1,2 miliar, alokasi BLT-nya sebesar 30%. Untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 miliar, alokasi BLT-nya sebesar 35%.
"Kalau di Cianjur, alokasi untuk BLT-nya di setiap desa sekitar 30%," pungkasnya. (OL-3)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Rute kereta api wisata Jaka Lalana diharapkan bisa memperkuat potensi penerimaan pendapatan daerah karena Cianjur akan menjadi destinasi para wisatawan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved