Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KEMENTERIAN Sosial meluncurkan program bantuan Kemensos Hadir. Bantuan diberikan kepada warga yang belum menerima manfaat dari sejumlah program bantuan sosial sebelumnya, di antaranya Bantuan Sosial Tunai.
“Bantuan ini khusus untuk keluarga penerima manfaat yang belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ketua RT dan RW dapat mengajukan daftar warga yang berhak menerima bantuan paket sembako ini,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto.
Kemarin, Edi menyerahkan langsung bantuan program Kemensos Hadir kepada warga di Kampung Rawa Pojok, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di Bandung Barat, Kemensos menyerahkan 1.000 paket bantuan Kemensos Hadir.
Edi menambahkan, pendataan penerima bantuan program ini berasal dari bawah. “Kami hanya memberikan kriteria kepada kelurahan/desa melalui dinas sosial. Yang berhak adalah pekerja sektor informal, pekerja serabutan, juga warga yang sakit.”
Ia berjanji, jika sudah terdata, para penerima bantuan Kemensos Hadir akan didata ulang dan diverifikasi. Jika layak, mereka akan diusulkan masuk data terpadu dan bisa mendapat bantuan sosial reguler.
Saat ini, Kementerian Sosial sudah mengawal sejumlah program bantuan. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Di masa pandemi, Kemensos juga mengawal bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga. BST diberikan 3 kali dengan besaran Rp600 ribu per bulan.
Di Bengkulu, penyerahan BST tahap II bagi 60 ribuan keluarga sudah mencapai 80%. “Penyerahan dilakukan sejak Jumat (5/6),” kata Kepala Kantor Pos Bengkulu Guntama.
Bantuan juga diberikan Pemkot Pematangsiantar, Sumatra Utara, bagi 36 kepala keluarga yang menjalani isolasi mandiri. Ke-36 warga itu dinyatakan reaktif setelah menjalani tes cepat. (DG/MY/AP/RF/N-2)
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved