Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan memantau Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang tak melanjutkan fase pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Diselipkan pakta integritas dalam upaya 'melepas' kebijakan itu.
"Pak Pangdam V Brawijaya usul ada pakta integritas. Supaya kita mengetahui sesungguhnya apa yang menjadi tolok ukur dari peraturan wali kota dan peraturan bupati yang akan disiapkan oleh tiga daerah," kata Khofifah dalam program Prime Talk Metro TV, Senin (8/6).
Khofifah menjelaskan, pihaknya masih memantau beleid tiga daerah yang rencananya segera diterbitkan itu. Ia berharap ketiga daerah mampu memiliki formula khusus menekan penyebaran virus korona (covid-19).
Baca juga :Di Brebes, Harga Bawang Merah Mahal Sementara Cabai Murah
"Tetapi masing-masing kepala daerah mengusulkan untuk melanjutkan dengan format yang mungkin akan memberikan efektivitas yang lebih baik," ujar Khofifah.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap terjalin sinergi antar daerah dalam upaya pencegahan virus korona. Sebab ketiga daerah yang berdekatan itu belum menunjukkan data epidemiologi dengan kategori aman.
"Karena tentu kita semua punya kepentingan menjaga bagaimana pemutusan mata rantai covid-19 ini bisa kita maksimalkan," ucap Khofifah.
Pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik dimulai sejak 28 April 2020. Kebijakan itu kemudian diperpanjang fase kedua sampai 25 Mei 2020, dan diperpanjang lagi pada fase ketiga yang berakhir 8 Juni 2020. (OL-2)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung baru Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras (UPT RSBL) Pasuruan dan Kediri
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk kehadiran negara
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus menggencarkan program Pasar Murah sebagai upaya konkret menekan fluktuasi harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pada Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Surabaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved