Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
YUNUS Sani, warga sipil asli Papua bernasib malang karena kehilangan nyawa akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) tanpa alasan.
Aksi KKB itu tak pelak mengundang kecaman Ketua DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Provinsi Papua, Ali Albert Kabiay. Tanpa ragu Ali menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak kekejaman, kejahatan, dan layak disebut sebagai teroris karena membunuh warga tak berdosa.
"KKB Papua layak sekali disebut sebagai teroris, karena mereka kerap kali menebar teror kepada masyarakat. Bahkan warga sipil tak berdosa pun mereka tembak hingga meninggal dunia," ucap Ali dalam siaran persnya, Senin (1/6).
Yunus saat itu sedang melakukan perjalanan darat di Jalan Trans Papua, dari Kabupaten Intan Jaya menuju ke Kabupaten Nabire. Saat korban tiba di daerah perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai, tepatnya di Gunung Magataga, ia dihadang KKB kemudian ditembak, Jumat (29/5).
"Saya mengingatkan kepada KKB bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merupakan tindakan keji, melanggar HAM. Kalian itu sudah seperti teroris. Saya mengimbau kepada masyarakat Papua untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada aparat keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri untuk melakukan penindakan hukum kepada mereka (KKB)," tambah Ali lagi.
Saat ini personel Operasi Nemangkawi dan Polda Papua terus mengejar para pelaku KKB yang melarikan diri. (RO/O-2)
INSIDEN penembakan pesawat di area bandara Boven Digoel dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan bandara, terutama di Papua.
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved