Kebijakan Normal Baru Harus Libatkan Masyarakat Sipil

PEMERINTAH perlu menyiapkan infrastruktur pendukung keadaan normal baru (new normal) sebelum menerapkannya, seperti protokol kesehatan dan materi sosialisasi pada masyarakat luas. Pembuatan panduan dan sosialosasi keadaan normal baru seharusnya melibatkan masyarakat sipil

"Yang pertama-tama  harus disiapkan pemerintah pusat dan daerah adalah terus menjalankan pembatasan sosial dengan mengutamakan aspek infrastuktur kesehatan yang memadai," ujarnya Dr Arie Setyaningrum, dosen dan sosiolog UGM dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5).

Kesiapan infrastruktur kesehatan, lanjut dia, menjadi prasyarat utama untuk menerapkan keadaan normal baru. Infrastruktur kesehatan yang ada selama ini dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Misalnya untuk menjalankan tes masal covid-19 di tingkat puskesmas. Di saat bersamaan, sosialisasi pada publik juga menjadi hal penting. Peran ini jangan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga media-media literasi publik yang ada, termasuk jaringan masyarakat sipil.

Mobilisasi sumber daya manusia menjadi penting. Gugus Tugas Covid-19 perlu mempertimbangkan merekrut relawan-relawan lain dalam menyosialisasikan praktik-praktik yang sesuai prosedur kesehatan dan keselamatan bersama dalam menjalankan new normal.

"Kita tahu masyarakat bergerak cepat. Solidaritas dan inisiatif warga mengatasi dampak pandemik ini mestinya harus diapresiasi pula," kata dia. 

Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerja sama dengan beragam lapisan masyarakat lintas sektoral jika akan menjalankan prosedur keadaan normal baru. Arie juga mengatakan, kebijakan terkait protokol kesehatan harus dijelaskan, misalnya aturan-aturan yang diterapkan, tempat-tempat dilaksanakan aturan-aturan tersebut, waktu penerapannya, hingga pihak-pihak yang harus menjalankannya.

Arie juga berharap, pembuatan panduan keadaan normal baru seharusnya melibatkan masyarakat sipil. Di sisi lain, pemerintah harus bisa meyakinkan publik jika akan menerapkan keadaan normal baru. Pasalnya, saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun, terutama karena respons penanganan Covid-19 ini dinilai oleh publik banyak inkonsistensi.

baca juga: Yogyakarta Targetkan Protokol Baru Siap Pekan Ini

Arie juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap sikap netizen yang belum beranjak dari polarisasi politik karena saat ini yang dihadapi keselamatan bangsa dan masa depan bersama.Kanal-kanal pengetahuan publik dan kerja intelektual secara luas harus lebih difungsikan. 

"Saya kira itu jauh lebih efektif mengembalikan kepercayaan publik (untuk menyukseskan keadaan normal baru)," pungkas dia. (OL-3)