Legislator Partai NasDem Pantau Pospam Lebaran di Klaten

SITUASI keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dipantau anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, Sabtu (23/5).

Dengan didampingi Kapolres AKB Wiyono Eko Prasetyo dan Komandan Kodim 0723 Klaten Letkol (Kav) Minarso, legislator dari Partai NasDem itu mendatangi pos pengamanan di Alun-alun Klaten dan Prambanan.

Pemantauan pospam tersebut, dilakukan Eva Yuliana untuk memastikan kesiapan jajaran Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat pada Idul Fitri 1441 H.

Baca Juga: Legislator Partai NasDem Bantu APD Tenaga Medis di Klaten

Dari pantauannya di wilayah Kabupaten Klaten, situasi sekarang landai. Itu karena ada imbauan pemerintah untuk tidak mudik. Juga tidak ada hal-hal menonjol yang perlu perhatian besar, termasuk di penyekat pemudik di Prambanan.

''Tadi malam saya juga berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah dan beliau menyatakan tidak ada kejadian menonjol yang perlu mendapat perhatian serius. Secara umum, alhamdulillah di wilayah Jawa Tengah aman terkendali,'' ujar Eva.

Kepada wartawan, wakil rakyat di DPR RI itu menyatakan, jajaran Polres dan Kodim Klaten perlu diapresiasi dalam memberikan pelayanan masyarakat menghadapi Idul Fitri 1441 H, sehingga tercipta situasi yang aman terkendali.

Baca Juga: Legislator NasDem dan Polres Klaten Sosialisasi Pola Hidup Sehat

Selain itu, Eva Yuliana juga meberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Kabupaten Klaten di perantauan yang mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak pulang kampung, atau menahan rindunya kepada keluarga pada Hari Raya Lebaran 2020.

Terkait pandemi Covid-19, legislator Partai NasDem itu mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat merayakan Idul Fitri 1441 H. Hal itu penting demi keamanan, keselamatan, dan kemanfaatan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Eva Yuliana selaku anggota Komisi III DPR RI meminta pemerintah pusat untuk lebih tegas lagi bersikap dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Tidak hanya bersifat imbauan seperti diberlakukan saat ini.

Baca Juga: NasDem Klaten Lakukan Gerakan Penyemprotan Disinfektan

Untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19, perlu payung hukum yang jelas dan tegas dalam pemberlakuan protokol kesehatan dan ada sanksi hukum. Tidak seperti yang diberlakukan pemerintah sekarang ini hanya imbauan.

''Jadi, saya mendesak, ke depan protokol kesehatan menjadi ketetapan sebagai payung hukum. Sehingga, bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi hukum,'' pungkasnya. (JS/OL-10)