TIM Advokasi Lintas Agama yang terdiri dari Huria Kristen Indonesia (HKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Pematangsiantar, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pematangsiantar dan Muslimat NU menilai pemberian bantuan sosial dari pemerintah daerah banyak yang tak tepat sasaran.
Hal ini dikarenakan lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sehingga memicu aksi unjuk rasa masyarakat di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Rabu (20/5) lalu. Aksi itu terjadi karena diduga penyaluran bantuan sosial tidak transparan serta jenis bantuan yang disalurkan tidak diketahui oleh masyarakat.
"Aksi unjuk rasa ini mengundang keprihatinan dan perhatian kami, seharusnya rakyat dapat dilayani dengan baik namun nyatanya kecewa karena rendahnya layanan pemerintah daerah," ujar Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun May Luther Dewanto Sinaga, Kamis (21/5).
May Luther menyayangkan adanya aksi unjuk rasa karena hal itu mengabaikan protokol kesehatan untuk menjaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran virus korona (covid-19).
Baca juga: Warga Berdesakan Guna Mendapat Bansos dari PT Pos Banyuwangi
Sementara Ketua PMKRI Pematangsiantar Liharman Sipayung menyampaikan penyebab unjuk rasa adalah kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun yang rendah dan amburadul dalam melakukan pendataan dan penyaluran bansos.
"Pendataan yang kurang ditata dengan baik menjadikan bansos ini banyak salah sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan amat kecewa," ujar Liharman.
Senada dengan Liharman, Pdt. Beresman Nahampun menyampaikan seharusnya perangkat desa dan kecamatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dapat bekerja optimal, data penerima dan jadwal pendistribusian bantuan pun bisa dibuka ke masyarakat. Sehingga tidak muncul saling curiga.
"Selain itu, anggota legislatif di masa krisis seperti ini harus lebih proaktif mendengar dan mendampingi masyarakat," tutur Beresman.
Beresman mengingatkan kepada DPRD Kabupaten Simalungun dan DPRD Provinsi Sumatra Utara untuk memperketat pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyaluran bansos covid-19 di Simalungun dan meminta semua pihak bersinergi.
"Jadi DPRD harus take action karena DPRD itu saluran aspirasi rakyat. Saat ini puluhan ribu warga Simalungun tengah menanti kepedulian lebih dari para wakil rakyat," imbuhnya.
Ketua Ansor Pematangsiantar Akbar Pulungan menerangkan keberadaan tim advokasi lintas agama Pematangsiantar-Simalungun untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyaluran bansos yang dinilai masih rendah dan kurang tepat sasaran.
"Jadi bila di lapangan masyarakat menemukan kendala dan ingin mengadu, silakan hubungi posko kami. Nanti kami lakukan pendampingan bagi mereka yang menjadi korban bila terjadi ketidaktepatsasaran pembagian bansos didaerahnya masing-masing," ucap Akbar.(OL-5)
