Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
TIM Advokasi Lintas Agama yang terdiri dari Huria Kristen Indonesia (HKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Pematangsiantar, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pematangsiantar dan Muslimat NU menilai pemberian bantuan sosial dari pemerintah daerah banyak yang tak tepat sasaran.
Hal ini dikarenakan lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sehingga memicu aksi unjuk rasa masyarakat di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Rabu (20/5) lalu. Aksi itu terjadi karena diduga penyaluran bantuan sosial tidak transparan serta jenis bantuan yang disalurkan tidak diketahui oleh masyarakat.
"Aksi unjuk rasa ini mengundang keprihatinan dan perhatian kami, seharusnya rakyat dapat dilayani dengan baik namun nyatanya kecewa karena rendahnya layanan pemerintah daerah," ujar Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun May Luther Dewanto Sinaga, Kamis (21/5).
May Luther menyayangkan adanya aksi unjuk rasa karena hal itu mengabaikan protokol kesehatan untuk menjaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran virus korona (covid-19).
Baca juga: Warga Berdesakan Guna Mendapat Bansos dari PT Pos Banyuwangi
Sementara Ketua PMKRI Pematangsiantar Liharman Sipayung menyampaikan penyebab unjuk rasa adalah kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun yang rendah dan amburadul dalam melakukan pendataan dan penyaluran bansos.
"Pendataan yang kurang ditata dengan baik menjadikan bansos ini banyak salah sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan amat kecewa," ujar Liharman.
Senada dengan Liharman, Pdt. Beresman Nahampun menyampaikan seharusnya perangkat desa dan kecamatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dapat bekerja optimal, data penerima dan jadwal pendistribusian bantuan pun bisa dibuka ke masyarakat. Sehingga tidak muncul saling curiga.
"Selain itu, anggota legislatif di masa krisis seperti ini harus lebih proaktif mendengar dan mendampingi masyarakat," tutur Beresman.
Beresman mengingatkan kepada DPRD Kabupaten Simalungun dan DPRD Provinsi Sumatra Utara untuk memperketat pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyaluran bansos covid-19 di Simalungun dan meminta semua pihak bersinergi.
"Jadi DPRD harus take action karena DPRD itu saluran aspirasi rakyat. Saat ini puluhan ribu warga Simalungun tengah menanti kepedulian lebih dari para wakil rakyat," imbuhnya.
Ketua Ansor Pematangsiantar Akbar Pulungan menerangkan keberadaan tim advokasi lintas agama Pematangsiantar-Simalungun untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyaluran bansos yang dinilai masih rendah dan kurang tepat sasaran.
"Jadi bila di lapangan masyarakat menemukan kendala dan ingin mengadu, silakan hubungi posko kami. Nanti kami lakukan pendampingan bagi mereka yang menjadi korban bila terjadi ketidaktepatsasaran pembagian bansos didaerahnya masing-masing," ucap Akbar.(OL-5)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved