Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
Sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menampilkan secara transparan data penduduk penerima bantuan sosial (bansos) terdampak covid-19 dari pemerintah.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas saat meninjau langsung di lapangan mengatakan upaya tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat, sehingga Pemkab Banyuwangi berupaya agar bansos tersebut tepat sasaran.
"Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua data ditampilkan secara langsung," ujar Anas.
Menurut Anas, dengan ditempelnya nama-nama penerima bansos akan menjadi sesuatu yang baik. Data penerima menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat bisa mengawasi secara langsung.
Baca juga: Jabar Terapkan PSBB, Penyebaran Virus Korona Malah Makin Masif
"Upaya ini agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, dalam pendataan dimungkinkan ada error, meskipun tidak banyak dan tidak signifikan, tetapi tetap perlu dikoreksi, dan langkah ini secara bertahap akan diikuti oleh desa-desa dan kelurahan," tambahnya.
Selain itu, imbuh Anas, setiap wilayah kecamatan di Banyuwangi juga membuka tempat pengaduan baik online maupun dengan nomor telepon yang dipasang di spanduk.
"Jadi, kanal pengaduan kita siapkan dua jalur. Pertama lewat kantor desa, kelurahan, dan kecamatan. Kedua lewat jalur online," ujarnya.
Dalam dua kanal pengaduan itu, kata Anas, warga bisa melaporkan dirinya sendiri, atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu untuk dibantu terkait masalah bansos.
"Sistemnya by NIK, agar bisa langsung terdeteksi apakah warga yang dilaporkan itu sudah menerima bantuan atau belum," jelas Anas.
Dari data pemerintah Banyuwangi, total ada 269.000 kepala keluarga (KK) yang saat ini mendapat bantuan dari program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Angka penerima bantuan tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena masih ada pengisian data lanjutan dari program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial. "Kabupaten Banyuwangi mendapat tambahan kuota dari Menteri Sosial Ari Batubara," pungkasnya. (OL-14).
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Penyerahan ini menjadi langkah konkret negara dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan hutan.
Bosan dengan Bali? Temukan 7 destinasi WFA terbaik di Indonesia tahun 2026. Panduan lengkap infrastruktur internet, biaya hidup, dan komunitas digital nomad.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved