Sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menampilkan secara transparan data penduduk penerima bantuan sosial (bansos) terdampak covid-19 dari pemerintah.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas saat meninjau langsung di lapangan mengatakan upaya tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat, sehingga Pemkab Banyuwangi berupaya agar bansos tersebut tepat sasaran.
"Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua data ditampilkan secara langsung," ujar Anas.
Menurut Anas, dengan ditempelnya nama-nama penerima bansos akan menjadi sesuatu yang baik. Data penerima menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat bisa mengawasi secara langsung.
Baca juga: Jabar Terapkan PSBB, Penyebaran Virus Korona Malah Makin Masif
"Upaya ini agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selain itu, dalam pendataan dimungkinkan ada error, meskipun tidak banyak dan tidak signifikan, tetapi tetap perlu dikoreksi, dan langkah ini secara bertahap akan diikuti oleh desa-desa dan kelurahan," tambahnya.
Selain itu, imbuh Anas, setiap wilayah kecamatan di Banyuwangi juga membuka tempat pengaduan baik online maupun dengan nomor telepon yang dipasang di spanduk.
"Jadi, kanal pengaduan kita siapkan dua jalur. Pertama lewat kantor desa, kelurahan, dan kecamatan. Kedua lewat jalur online," ujarnya.
Dalam dua kanal pengaduan itu, kata Anas, warga bisa melaporkan dirinya sendiri, atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu untuk dibantu terkait masalah bansos.
"Sistemnya by NIK, agar bisa langsung terdeteksi apakah warga yang dilaporkan itu sudah menerima bantuan atau belum," jelas Anas.
Dari data pemerintah Banyuwangi, total ada 269.000 kepala keluarga (KK) yang saat ini mendapat bantuan dari program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Angka penerima bantuan tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena masih ada pengisian data lanjutan dari program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial. "Kabupaten Banyuwangi mendapat tambahan kuota dari Menteri Sosial Ari Batubara," pungkasnya. (OL-14).
