Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
GUBERNUR Riau Syamsuar akan mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Provinsi Riau yang berlaku menyeluruh untuk 12 kabupaten dan kota se-Riau.
Sejauh ini, PSBB di Riau baru diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang kini sudah diperpanjang memasuki tahap 2 terhitung dari 1 Mei hingga 14 Mei mendatang.
"Saya sudah minta staf untuk menyusun proposal dan melampirkan kajian ahli medis dan epidemiologi untuk diserahkan ke Menkes (Menteri Kesehatan). Mudah-mudahan dalam waktu dekat PSBB di Provinsi Riau," kata Gubernur Syamsuar didampingi Wali Kota Pekanbaru Firdaus di posko tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 gedung daerah Riau, Pekanbaru, Sabtu (2/5).
Baca juga: Gubernur Jatim Kirim Sembako dan Alat Medis ke Kepulauan Raas
Syamsuar menjelaskan, pihaknya telah mendengar dan menerima hasil kajian dari tim ahli medis dan epidemiologi terkait penetapan PSBB di Riau. Dalam kajian itu direkomendasikan untuk penuntasan penanganan covid-19 maka perlu dilaksanakan PSBB pada tingkat Provinsi Riau yang berarti meliputi 12 kabupaten dan kota.
"Mereka (ahli medis dan epidemiologi) menyampaikan ke kita merekomendasikan untuk penuntasan penyebaran covid-19 perlu dilakukan PSBB Provinsi Riau," ungkap Syamsuar.
Baca juga: MA Tolak Pemakzulan Wali Kota Pematangsiantar, DPRD: Tunggu KPK
Ia menambahkan, pihaknya dan tim gugus tugas covid-19 sangat mendukung hasil kajian tersebut. Termasuk dari forkopimda Riau, forum universitas, tokoh agama, tokoh masyarakat Riau juga sangat mendukung PSBB dilaksanakan di provinsi.
Gubernur Riau Syamsuar juga meminta dukungan dari Bupati dan Wali Kota se-Riau untuk dapat melaksanakan PSBB di tingkat provinsi. Hal itu demi keberhasilan tujuan PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Riau. (X-15)
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved