Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD Kota Banjarmasin, Deddy Sophian mengatakan sebaiknya legislatif keluar dari keanggotaan Tim Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kota Banjarmasin.Ucapan politisi PKB ini menyangkut masuknya seluruh pimpinan DPRD Kota Banjarmasin hingga Komisi ke dalam Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Banjarmasin.
Sedangkan para anggota masuk Tim Gugus Tugas di daerah pemilihan masing-masing. Menurut Deddy Sophian, dengan dimasukkannya dewan dalam tim Gugus Tugas Covid-19, maka fungsi dewan tidak berjalan seperti seharusnya.
"Idealnya, kalau pengawasan itu kan harus dari luar, makanya dewan harus ke luar dari Tim Gugus Tugas," ucap anggota Komisi II ini, Rabu (29/4).
Dia tidak sependapat jika dewan ada dalam Tim Gugus Tugas Covid-19 dan lebih menyarankan pihaknya untuk membentuk Pansus Penanganan Covid-19.
"Saya lebih sepakat dewan membentuk pansus," ucapnya.
Sama halnya yang dikemukakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin Sukhrowardi, bahwa pihaknya lebih baik membentuk pansus penanganan covid-19.
"Sudah dari awal saya maunya DPRD Banjarmasin membentuk pansus, karena lebih mudah dalam pengawasan," ujarnya.
baca juga: 10 Warga Kabupaten Sorong Klaster Gowa Positif Covid-19
Sukhrowardi pun sepakat jika dewan keluar dari Tim Gugus Tugas dan membentuk Pansus Covid-19. Sebagaimana disepakati dengan DPRD Kota Banjarmasin, untuk penanganan covid-19 di Kota Banjarmasin dialokasikan anggaran sebesar Rp51 miliar. Saat ini Kota Banjarmasin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona baru, mulai 24 April hingga 7 Mei 2020.Saat ini, kasus positif covid-19 di Kota Banjarmasin sebanyak 44 orang, 6 orang di antaranya meninggal dan 7 lainnya sembuh. (OL-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam satu hari, lembaga antirasuah itu melakukan dua OTT di lokasi berbeda, yakni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta di Jakarta
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dikabarkan telah membatalkan pengangkatan atau penetapan 17 dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggelar Festival Jukung Hias Tanglong 2025 yang digelar di Sungai Martapura, land mark kota berjuluk Kota Seribu Sungai.
Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar kegiatan Baayun Maulid yang dipusatkan di kawasan mesjid bersejarah yaitu Masjid Sultan Suriansyah.
Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggelar even tahunan Bamara Kuliner Festival 2025 (Bakul Fest) yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin ke 499.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved