Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Mentawai akan membatasi operasi kapal antarpulau di wilayah Kepulauan Mentawai. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan Nomor PM 25 Tahun 2020, tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan covid-19.
Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah sekaligus juru bicara penanganan covid-19 Mentawai, Serieli BW menegaskan akan mencabut izin berlayar terhadap kapal yang masih membandel terhadap larangan itu.
"Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan bahwa kalau tidak melakukan penghentian pelayaran atau tidak menghentikan membawa penumpang sampai dengan 7 Mei 2020, maka akan dicabut operasional kapal dimaksud," kata Serieli, Selasa (28/4).
Lebih lanjut dikatakannya, bagi Kapal antar pulau masih bisa beroperasi hingga tanggal 6 Mei 2020, kemudian 7 Mei 2020, semua kapal termasuk boat tidak diperbolehkan beroperasi sampai 31 Mei 2020.
Serieli kembali menegaskan tindakan tegas berupa pencabutan izin operasional kapal dan juga boat akan diberlakukan di atas 7 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020, namun sosialisasi dilakukan mulai saat ini.
"Aturan ini juga untuk boat, tidak diperkenankan lagi berlayar kecuali untuk membawa kebutuhan pokok, atau keperluan terkait dengan covid-19," ujar Serieli.
baca juga: Dua PDP di Kota Sorong Meninggal Dunia
Sesuai surat edaran sebelumnya, Serieli menambahkan bahwa seluruh boat diwajibkan berangkat dari pelabuhan resmi ataupun bisa terpantau baik itu dari desa maupun kecamatan. Dia juga menyampaikan bahwa informasi sebelumnya yang disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan Mentawai, bahwa 27 April 2020 kapal tidak berpoerasi, sudah diralat. (OL-3)
PROYEK perbaikan dan pengembangan dermaga Lewoleba ini dikerjakan awal April 2023 dan berakhir Desember 2023. Anggaran dari Kemenhub sebesar Rp83 miliar
SEJUMLAH penumpang yang menggunakan jasa pelayaran rakyat (Pelra) dari Pelabuhan Lorens Say, Maumere- Pulau diduga kena pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pemilik kapal
PELINDO bersama Ocean Trip, melakukan aksi bersih pantai di Pelabuhan Paotere sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke laut demi lingkungan yang sehat.
Akibat penutupan tersebut, sejumlah kendaraan pengangkut barang terlihat berjejer di dermaga utama.
Tercatat sejak Januari hingga Mei 2021, kapal tol laut yang dioperasikan oleh PT PELNI telah mengangkut sebanyak 3.759 TEUs atau naik sebesar 70% daripada 2020.
Pelayaran yang melayani antarpulau di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur diizinkan beroperasi untuk memuat penumpang dengan protokol kesehatan ketat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved