Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
JARING pengaman sosial (JPS) dalam berbagai bentuk bantuan sebagai upaya membantu warga yang terdampak covid-19 segera dicairkan. Diperkirakan sebanyak 1,8 juta di Jawa Tengah akan mendapatkan JPS.
JPS itu akan diberikan kepada warga dalam bentuk sembako maupun tunai.
Kucuran JPS itu diharapkan dapat meringankan beban warga yang tengah memasuki bulan Ramadan di tengah berbagai kebijakan pemerintah untuk menanggulangi covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), isolasi, dan karantina warga.
"Bantuan sembako melalui desa dan rukun terangga (RT) mulai diberikan kepada warga di sini, tapi tidak tahu siapa saja yang menerima karena hampir dibagikan secara merata," kata Dewi, 43, warga di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
Baca juga: Penyekatan Perbatasan Daerah Efektif Berlaku
Seorang sopir di Genuk, Kora Semarang, Ashar, 51, mengatakan bantuan sembako telah diterima hampir sebagian besar warga melalui masing-masing RT. Tetapi, bantuan tunai belum, sehingga banyak warga masih menunggu.
"Seperti saya, sudah hampir sebulan tidak kerja dan tidak ada penghasilan," aku Genuk.
Sementara itu, meski bantuan dana tunai belum diberikan, di berbagai daerah lain seperti Blora, Grobogan, Pati, Kudus, Rembang, Jepara, Demak, Kendal, Batang, dan Pekalongan, batuan sosial berupa sembako juga telah mulai dibagikan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Indah Purwaningsih mengatakan telah kenyiapkan berbagai program JPS sebagai upaya menanggulangi dampak civid-19 baik berupa sembako maupun tunai.
"Kita sudah siapkan semua program JPS baik warga yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang belum masuk," kata Indah saat memberikan keterangan di Media Center Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Blora.
Selama ini, kata Indah, bantuan sosial telah diberikan berupa sembako untuk 108.969 rumah tangga. Bansos sembako regular yang selama ini sudah ada dari Kemensos untuk 64.326 keluarga senilai dari Rp110 ribu naik menjadi Rp150 ribu per bulan sejak Januari lalu.
Namun, dengan adanya Covid-19, ujar Indah Purwaningsih, maka 64.326 keluarga ini mendapat tambahan menjadi Rp200 ribu dalam bentuk sembako yang selama ini sudah dilaksanakan dalam jangka 12 bulan (Januari-Desember) dan Kemensos kembali memberikan bansos sembako perluasan sebanyak 33.184 keluarga senilai Rp200 ribu selama 9 bulan (April-Desember)
Sesuai surat dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Nomor 769/6.3.1/BS02/04/2020 tanggal 22 April 2020, lanjut Indah, Blora mendapat peralihan bank penyalur dari BNI ke BRI, sehingga penyaluran menunggu selesainya migrasi administrasi dari BNI ke BRI.
"Bansos tunai Rp600 ribu per orang per bulan, Blora mendapatkan kuota sebanyak 10.768 disalurkan melalui kantor pos (April-Juni)," tambahnya.
Selain itu juga, lanjut Indah, masih ada 681 keluarga belum masuk DTKS ditanggulangi Pemkab Blora akan diberikan bantuan selama empat bulan (April-Juli), Pemkab Blora juga mendata masyarakat terdampak non-DTKS sebanyak 13.502 keluarga diberikan Rp200 ribu (April-Juli).
Hal serupa juga disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus Sunardi bahwa daerahnya mendapatkan JPS untuk 62 ribu keluarga berupa sembako senilai Rp200 ribu bersumber dari APBD Kudus dan sebanyak 6.573 keluarga mendapat BLT Rp600 ribu per keluarga bersumvervdari APBN.
Selain itu juga, lanjutnya, masih ada babtuan bersumber dari Pemprov Jateng yang tersedia 100 ton beras.
"Bantuan berasal dari APBN, APBD Provinsi Jateng, APBD Kudus dan Dana Desa nantinya saling nelengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebelumnya, kepada Media Indonesia, mengatakan baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun daerah telah duduk bersama menata JPS yang bakal disalurkan untuk warga agar tidak sampai tumpang tindih.
"Ada sekitar 1,8 juta warga di Jawa Tengah kami jadikan sasaran untuk program bantuan sosial itu, dalam waktu dekat dana tunai segera disalurkan menyusul bantuan sembako yang sudah mengalir," ungkap Ganjar. (OL-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved