Jateng Naikkan Anggaran Jadi Rp2,2 Triliun

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan anggaran hingga Rp2,2 triliun untuk penanganan pandemi virus korona baru (covid-19) atau bertambah Rp800 miliar bila dibandingkan dengan rancangan sebelumnya Rp1,4 triliun.

“Untuk penanganan covid- 19, anggaran sudah disiapkan Rp2,2 triliun. Penggunaannya akan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada Media Indonesia, kemarin.

Artinya, lanjut Gubernur, penggunaan anggaran tergantung pada situasi dan kondisi. Anggaran diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan, pencegahan hingga kurun waktu tertentu, dan perbaikan sosial akibat pandemi.

Ia menyebutkan, seluruh kebutuhan rumah sakit hingga dampak sosial itu kini masih dihitung secara cermat untuk memastikan anggaran yang dikucurkan tidak tumpangtindih dengan bantuan dari kementerian dan pemerintah kabupaten/kota.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto secara terpisah mengatakan dewan telah menyetujui anggaran penanganan pandemi virus korona baru Rp2,2 triliun.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung (Babel), menyiapkan anggaran Rp4,1 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi 8.194 keluarga. Dana sebesar itu akan dibagikan mulai Mei mendatang sebesar Rp500 ribu per keluarga.

Bantuan juga diberikan istri Gubernur Babel, Melati, kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok dan masker. *Di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) saat ini semua daerah mulai mendata penerima BLT dari dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sumsel, Yusnin, mengatakan Gubernur Herman Deru sudah memerintahkan seluruh pemerintah desa untuk mempercepat pendataan penerima BLT itu.

Anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk 2.853 desa di 14 kabupaten dan kota di Sumsel tahun ini Rp2,7 triliun. Berdasarkan ketentuan, sekitar 30% di antaranya dialokasikan untuk BLT.

Pendataan dan verifikasi calon penerima BLT juga tengah dilakukan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Bupati Busyro Karim meminta hal itu dilakukan secara objektif untuk menghindari salah sasaran. (AS/RF/DW/MG/N-1)