Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam masa pandemi covid-19, petani dan kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan termotivasi untuk memanfaatkan
lahannya secara optimal untuk tanaman pangan.
"Ya, saat ini petani terus mengoptimalisasi lahan yang ada untuk ditanami berbagai jenis komoditi pangan, yaitu padi, jagung, dan lainnya," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pesisir Selatan (Distanhorbun) Pesisir Selatan, Nuzirwan, Senin (20/4).
Diharapkan melalui kegiatan optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pangan masyarakat di masa pandemi covid-19 tercukupi.
Di sisi lain, pihaknya terus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada petani dalam pemanfaatan lahan pertanian yang ada. "Kita meminta petani tidak membiarkan lahan pertanian terlantar karena pemenuhan kebutuhan pangan saat pandemi covid-19 sangat penting," ucapnya.
Dikatakan, sejauh ini petani di Kabupaten Pesisir Selatan antusias menggarap lahan pertanian, sehingga diharapkan ketersediaan pasokan pangan masyarakat tetap stabil.
Baca juga: Kementan Jalin Kerja Sama dengan Organisasi Peternak Rakyat
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Penyuluh Pertanian Lapangan atas kerja kerasnya mendampingi petani dan kelompok tani. Dan kepada Bupati H. Hendrajoni, SH. MH atas dukungannya untuk kemajuan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan pangan pokok kita tersedia cukup untuk menghadapi kondisi apapun," katanya.
Ia menambahkan sektor pertanian selama ini menjadi basis ekonomi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Hal itu didukung ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas.
"Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait terus melakukan berbagai kegiatan untuk
mengoptimalisasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Gerakan Pramuka menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam mencetak generasi muda petani.
Petani di berbagai wilayah Provinsi Aceh tengah dilanda keresahan besar pada musim tanam padi rendengan, musim tanam utama yang sangat menentukan produksi pangan tahunan
CUACA ekstrem akhir-akhir ini memicu curah hujan tinggi yang meningkatkan potensi gagal panen. Pemerintah setempat mulai ancang-ancang mengantisipasi potensi tersebut.
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan langsung petani dengan dapur MBG.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved