Pemprov Jambi Gelontorkan Rp200 Miliar Tangani Covid-19

Pemerintah Provinsi Jambi siap menggelontorkan dana sebesar Rp200 miliar untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menjelaskan dana Rp200 miliar didapatkan dari penggeseran sejumlah mata anggaran di APBD Jambi TA 2020. Dana tersebut akan digunakan untuk lima kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19.

Kegiatan tersebut mencakup penanganan bidang kesehatan di rumah sakit, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan dampak pandemi terhadap industri dan UMKM. Selain itu, buat jaring pengaman sosial dan untuk penggunaan lain, misalnya untuk dana insentif tenaga medis.

Sudirman mengatakan anggaran refocusing untuk penanganan covid-19 pada tahap pertama senilai Rp11 miliar sudah dilaksanakan. Dana tersebut difokuskan untuk institusi, yakni RSUD Raden Mattaher (Rp7 miliar), Dinas Kesehatan (Rp2,5 miliar), dan Rp1,5 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk penanganan dampak ekonomi dan jejaring sosial dialokasikan dana sebesar Rp102 miliar. Melalui Dinas Sosial, warga rentan terdampak akan mendapat bantuan sosial banerupa paket sembako bernilai Rp230 ribu per bulan, selama empat bulan. "Namun terkait jumlah penerima, masih menunggu verifikasi data dari lima kabupaten lagi," ungkap Sudirman.

Baca juga: PSBB Jawa Barat Akan Diperluas

Berdasarkan data Oktober 2019 yang sudah didapat dari enam kabupaten, ada sebanyak 109.000 KK calon penerima. Namun setelah diverifikasi ulang, tercatat 26.075 KK warga yang layak sebagai penerima bantuan sosial.

Pemrintah saat ini masih perlu melakukan inventarisasi terhadap dampak ekonomi warga akibat pandemi covid-19.

"Menginventarisir yang punya korelasi dengan dampak covid-19, misalnya pemandu wisata yang tadinya bekerja, tetapi sekarang karena permasalahan covid-19 tidak bekerja. Mudah-mudahan bulan Mei sudah bisa direalisasikan," ujar Sudirman.

Sudirman mengungkapkan Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi masih menunggu keputusan Menteri Keuangan tentang berapa data transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang dipotong.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Arif Munandar menambahkan data penerima bantuan perlu diverifikasi dengan akurat supaya bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran. (OL-14)