Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM upaya antisipasi penyebaran infeksi Corona Virus Disease 2019 (covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada menambahkan anggaran tanggap darurat, senilai Rp23 miliar.
"Sebelumnya, Pemkab Ngada memperkirakan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penanganan covid19 di Kabupaten Ngada. Setelah melihat kebutuhan di lapangan, anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Ngada dinaikkan menjadi Rp23 miliar," ujar Bupati Ngada Paulus Soliwoa Kepada Wartawan, Rabu (15/4).
Dia mengatakan anggaran sebesar kurang lebih Rp23 miliar ini diperuntukkan untuk beberapa item seperti untuk penanganan kesehatan sebesar Rp16 miliar lebih, penanganan dampak ekonomi Rp6 miliar lebih dan penyediaan jaringan pengamanan sosial sebesar Rp1,5 miliar.
Bupati Paulus menambahkan, mulanya Pemerintah Kabupaten Ngada memperkirakan anggaran untuk penanganan covid19 hanya sebesar Rp15 miliar. Namun karena kebutuhan yang besar terutama berkaitan dengan penyedian sarana kesehatan seperti APD, masker dan kebutuhan peralatan kesehatan lainnya, pembahasan di tim anggaran dan dengan persetujuan DPRD Ngada, alokasi anggaran penanganan covid19 di Ngada ditetapkan sebesar Rp 23 miliar.
Baca juga: Gubernur Sumut Instruksikan Penyaluran Dana PKH Dipercepat
Lebih lanjut Bupati Paulus Soliwoa mengatakan pandemi covid-19 tidak memiliki dampak ekonomi yang luar biasa tidak saja bagi masyarakat Ngada, tetapi juga bagi para mahasiswa asal Ngada yang saat ini tengah kuliah di luar Ngada.
Terhadap para mahasiswa ini, pemkab Ngada juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu para mahasiswa sebesar Rp 500.000 per mahasiswa.
"Dana bantuan ini akan disalurkan melalui ketua ikatan masing-masing mahasiswa dengan ketentuan ikatan mahasiswa ini harus menyampaikan struktur organisasinya dan surat permohonan bantuan kepada pemrintah. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa Ngada yang saat ini masih menetap di tempat perkuliahan dan masih aktif sebagai mahasiwa pada perguruan tinggi," katanya.(A-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved