Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DALAM upaya antisipasi penyebaran infeksi Corona Virus Disease 2019 (covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada menambahkan anggaran tanggap darurat, senilai Rp23 miliar.
"Sebelumnya, Pemkab Ngada memperkirakan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penanganan covid19 di Kabupaten Ngada. Setelah melihat kebutuhan di lapangan, anggaran penanganan covid-19 di Kabupaten Ngada dinaikkan menjadi Rp23 miliar," ujar Bupati Ngada Paulus Soliwoa Kepada Wartawan, Rabu (15/4).
Dia mengatakan anggaran sebesar kurang lebih Rp23 miliar ini diperuntukkan untuk beberapa item seperti untuk penanganan kesehatan sebesar Rp16 miliar lebih, penanganan dampak ekonomi Rp6 miliar lebih dan penyediaan jaringan pengamanan sosial sebesar Rp1,5 miliar.
Bupati Paulus menambahkan, mulanya Pemerintah Kabupaten Ngada memperkirakan anggaran untuk penanganan covid19 hanya sebesar Rp15 miliar. Namun karena kebutuhan yang besar terutama berkaitan dengan penyedian sarana kesehatan seperti APD, masker dan kebutuhan peralatan kesehatan lainnya, pembahasan di tim anggaran dan dengan persetujuan DPRD Ngada, alokasi anggaran penanganan covid19 di Ngada ditetapkan sebesar Rp 23 miliar.
Baca juga: Gubernur Sumut Instruksikan Penyaluran Dana PKH Dipercepat
Lebih lanjut Bupati Paulus Soliwoa mengatakan pandemi covid-19 tidak memiliki dampak ekonomi yang luar biasa tidak saja bagi masyarakat Ngada, tetapi juga bagi para mahasiswa asal Ngada yang saat ini tengah kuliah di luar Ngada.
Terhadap para mahasiswa ini, pemkab Ngada juga mengeluarkan kebijakan untuk membantu para mahasiswa sebesar Rp 500.000 per mahasiswa.
"Dana bantuan ini akan disalurkan melalui ketua ikatan masing-masing mahasiswa dengan ketentuan ikatan mahasiswa ini harus menyampaikan struktur organisasinya dan surat permohonan bantuan kepada pemrintah. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa Ngada yang saat ini masih menetap di tempat perkuliahan dan masih aktif sebagai mahasiwa pada perguruan tinggi," katanya.(A-2)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved