PSBB di Riau Terhambat Arus TKI dari Malaysia

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau kesulitan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena tingginya arus kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui Riau. Oleh karena itu, pemprov berharap proses kepulangan TKI dapat dipercepat dengan menyediakan kapal lebih banyak.

“Kita belum melangkah ke sana (melaksanakan PSBB). Kita akan lihat perkembangannya, karena masih ada PR (pekerjaan rumah). Selagi TKI dari Malaysia masuk terus melalui Riau, sulit bagi kita melakukan PSBB,” kata Gubernur Riau Syamsuar seusai serah terima bantuan 8.500 alat pelindung diri (APD) dan 4.800 rapid test dari pemerintah pusat di Pekanbaru, Selasa (7/4).

Pemprov Sumatra Selatan (Sumsel) juga belum menerapkan PSBB karena hal itu dinilai bakal memiliki dampak besar. Sumsel kemungkinan
akan menerapkan PSBB jika pandemi virus korona meningkat tinggi.

“Kita harus memikirkan dampak besar dari kebijakan tersebut secara ekonomi dan sosial. Sumsel merupakan daerah perlintasan, sehingga kami tidak bisa seenaknya menyetop kendaraan. Jadi kami akan pertimbangkan dulu,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru, kemarin.

Demikian halnya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belum akan mengajukan PSBB. Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyebutkan, ada beberapa ketentuan PSBB yang belum terpenuhi dalam kondisi sekarang. Antara lain, tingkat penyebaran dan transmisi lokal.

Pemkab Banyumas bakal mengikuti instruksi Pemprov Jawa Tengah dalam melakukan kebijakan PSBB. Menurut Bupati Banyumas Achmad Husein, PSBB tidak bisa menjadi kebijakan kabupaten sendiri. “Kami berada di bawah komando Gubernur dan akan dilihat dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan PSBB. Menurut juru bicara
Pemprov NTT untuk penanganan covid-19, Marius Ardu Jelamu, salah satunya, kondisi pandemi virus korona di NTT tidak menyebabkan kematian dalam jumlah banyak dan eskalatif. (RK/DW/AT/LD/PO/SL/WJ/N-1)