Selasa 31 Maret 2020, 09:00 WIB

Sidang Illegal Logging di Kalimantan Gunakan Video Conference

Ihfa Firdausya | Nusantara
Sidang Illegal Logging di Kalimantan Gunakan Video Conference

ANTARA/Didik Suhartono
Ilustrasi--Suasana sidang telekonferensi yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno, Surabaya, Jawa Timur.

 

SIDANG kasus illegal logging dengan terdakwa Mansur bin Delewa, 50, asal Sulawesi Selatan, digelar melalui video conference, Senin (30/3). Pada sidang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, menghadirkan terdakwa secara daring dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sendawar, Kabupaten Kutai Barat.

Selain terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, melalui penyidik, juga menghadirkan para saksi dengan cara yang sama, termasuk penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Subhan menyampaikan kasus ini berawal ketika terdakwa didapati memiliki, menguasai, dan mengangkut kayu hasil illegal logging.

Baca juga: Dampak Covid-19, ODP Miskin di Klaten Dapat Bantuan Sembako

"Bersama pelaku, kami amankan kayu olahan jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 317 batang, dengan truk Isuzu (KT 8779 VC), di kilometer 45, Jalan Hauling HTI PT. Kelawit, di Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, 2 November 2019 lalu," jelas Subhan.

Lebih lanjut, Subhan menjelaskan setelah berkas dinyatakan lengkap pada 6 Januari, penyidik Gakkum LHK bersama dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap kedua kepada Kejaksaan Negeri Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada 7 Januari.

"Terungkapnya kasus illegal logging ini merupakan kerja sama yang baik antara Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Negeri Sendawar, serta BPHP Wilayah IX Samarinda dan BPKH Wilayah IV, Samarinda," tutur Subhan.

Penyidik menjerat Mansur bin Delewa dengan Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan penggunaan video conference ini merupakan terobosan dalam penegakan hukum.

"Kami mengapresiasi inovasi yang dilakukan Majelis Hakim PN Sendawar Kutai Barat," ungkapnya.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus korona, juga sebagai penerapan physical distancing demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Rasio menambahkan proses penegakan hukum yang terus dilakukan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini. Hal ini menunjukkan negara terus hadir untuk melindungi sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Menindaklanjuti arahan Menteri LHK, kami tidak akan berhenti untuk melakukan pengawasan, dan menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan," pungkas Rasio. (OL-1)

Baca Juga

MI/LILIEK/DOK.BPBD

Puluhan Warga Banyumas Masih Mengungsi akibat Ancaman Longsor

👤Liliek Dharmawan 🕔Selasa 27 September 2022, 17:55 WIB
Pihak BPBD setempat terus berusaha untuk menyingkirkan longsoran yang menutup aliran Sungai...
BPMI Setpres

Presiden: Penyaluran BSU Sudah 48,3%, BLT BBM Nyaris 100%

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 September 2022, 17:44 WIB
PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan, hingga 27 September 2022, bantuan subsidi upah telah disalurkan kepada 7,77 juta...
MI/Benny Bastiandy

Akibat Travel Gelap dan Naiknya BBM, Sopir Elf Di Cianjur Mogok

👤Benny Bastiandy 🕔Selasa 27 September 2022, 17:43 WIB
SOPIR elf ke wilayah selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mogok beroperasi, Selasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya