Waiting List dan Karantina di RSUD Banten

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten sudah ditetapkan sebagai pusat rujukan pasien covid-19. Oleh karena itu, semuanya yang berhubungan dengan covid-19 harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Terkait dengan pelayanan di RSUD Banten, termasuk di dalamnya tenaga medis dan paramedis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Ati Pramudji Hastuti menyebut bahwa sebelumnya akan dilakukan konsep karantina. "Artinya pada tenaga medis dan paramedis berlaku 2 minggu tugas jaga, 2 minggu karantina," ujar Ati.

Namun, menurutnya, ada 'mazhab' yang menyebutkan bahwa ketika zona sudah dipisahkan, yaitu satu zona infeksius dengan zona non infeksius, maka tidak perlu melakukan karantina selama 2 bulan pun itu masih aman. Apalagi bila selama melaksanakan tugasnya, para tenaga medis menggunakan APD secara lengkap.

Hanya saja, karena ada beberapa petugas yang ingin dikarantina atau tidak pulang ke rumah mereka, maka pihaknya menyediakan karantina atau ruangan untuk melakukan isolasi sendiri, yaitu di Pendopo Lama. Ruang ini telah dilengkapi tempat tidur, AC, dan lain sebagainya.

Baca juga: Di Banten, Prioritas Rapid Test untuk Pasien

"Sejak RSUD Banten dijadikan pusat rujukan covid-19, kami tidak sembarangan. Beberapa kali kami lakukan rapat dengan Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Persatuan Rumah Sakit, beberapa perhimpunan dokter spesialis, dan juga dengan Kementerian Kesehatan. Dari sisi keamanan dan sebagainya sudah sesuai dengan SOP yang ada," ujar Ati.

Untuk kasus di RSUD Banten per hari ini, Ati menyebut pihaknya menerima sebanyak 14 pasien. "Satu pasien telah dinyatakan positif covid-19 dari RS sebelumnya," katanya.

Karena RSUD Banten merupakan pusat rujukan, sambung Ati, maka pasien yang diterima harus pasien RS dan dikhususkan untuk pasien rawat inap. Jadi, RS ini tidak menerima pasien rawat jalan.

"Kenapa? Agar 250 bed yang ada di kami itu benar-benar optimal efektif untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Ini sudah banyak waiting list dari RS yang ingin pindah, tapi kan ada proses yang harus sesuai SOP. Kami sudah sampaikan caranya, agar dari sisi keamanan dan keselamatan itu terjamin, baik pasien maupun tenaga kesehatan," pungkasnya. (OL-14)