Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Islam (Persis) menegaskan komitmennya dalam menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada alasan apapun, kata mereka yang bisa digunakan untuk menggantikan lima sila tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Pengurus Pusat Persis Jeje Zainuddin saat menggelar Pramuktamar Persis ke-16, di Bandung, Minggu (16/2) malam. Dia mengatakan, Pancasila dilahirkan berkat pemikiran para ulama sehingga tidak bertentangan dengan Islam.
Baca juga: Generasi Milenial Harus Fahami Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Bahkan, menurutnya kelima sila yang adapun sepaham dengan intisari lima agama yang diakui di Indonesia.
"Kita dari awal sudah tegas, Pancasila lahir dari rahim agama di Indonesia, terutama Islam. Pancasila adalah saripati dan ruh dari agama yang ada di Indonesia," katanya.
Mulai dari sila satu sampai lima, menurutnya tidak ada yang bertentangan dengan agama. "Bagi kami lima dasar sebagai falsafah negara sudah final hubungannya dengan Islam," katanya.
Justru, dia menilai masih banyak pengelola negara ini yang tidak berlandaskan Pancasila dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, tidak ada jaminan bagi pemerintah maupun pihak-pihak lainnya cakap dalam menegakkan dasar negara tersebut.
"Yang belum itu implementasi kebijakan pemerintah. Implementasinya belum sesuai ruh atau cita-cita Pancasila. Tidak ada jaminan bahwa penguasa adalah yang paling benar dalam tafsir Pancasilanya," katanya.
Justru, menurutnya pemilik kekuasaanlah yang bisa menjadi pelanggar Pancasila. "Justru banyak pelanggaran ideologi negara itu oleh penyelenggara negara sendiri," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Jeje, Persis ingin lebih berperan dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegar. "Kami ingin berkontribusi dalam penegakkan ideologi ini menurut tafsiran yang benar, yang berkembang di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris PP Persis Harris Muslim mengatakan, pada Muktamar 2020 ini pihaknya merencanakan berbagai agenda yang akan dibahas. Salah satunya tranformasi gerakan dakwah untuk mewujudkan Islam Rahmatan Lilalamin.
Memasuki abad sejak berdiri pada 1923, menurutnya Persis ingin menjadikan dakwah Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bagaimana agar Islam menjadi solusi problem kesenjangan ekonomi, konflik masyarakat, politik, akhlak. Sehingga umat kehidupannya menjadi sejahtera, nyaman, aman," katanya.
Menurut rencana, Muktamar Persis 2020 akan digelar pada 23-25 Oktober. "Kami juga akan mengundang pimpinan negara, RI 1 atau RI 2," katanya. (BY/A-1)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved