Rabu 15 Januari 2020, 10:34 WIB

Pemkot Yogyakarta Akan Terbitkan Regulasi bagi Hotel Virtual

Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Pemkot Yogyakarta Akan Terbitkan Regulasi bagi Hotel Virtual

MI/Ardi Teristi Hardi
WALI Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti akan menerbitkan regulasi untuk hotel virtual yang beroperasi di Yogyakarta.

 

WALI Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berjanji akan menerbitkan regulasi untuk hotel virtual beroperasi di Yogyakarta. Ia ingin, konsumen dapat terlindungi dan persaingan usaha perhotelan di Yogyakarta dapat berjalan dengan sehat.

"Kami akan buat regulasi untuk perlindungan konsumen dan akan kerja sama  dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY," kata dia menanggapi maraknya hotel virtual di Yogyakarta, Kamis (15/1).

Ia mengatakan, regulasi yang diterbitkan bagi hotel virtual nantinya akan mengacu pada IMB. Misalnya, bangunan yang ada peruntukannya harus sesuai IMB. Pasalnya, saat ini marak hunian atau pondokan yang disewakan di hotel virtual seperti hotel. Mereka mengalihfungsikan hunian menjadi hotel tanpa mengurus perizinan.

Dengan model semacam itu, hotel virtual yang tidak sesuai izin tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.

"Unit bisnis hotel harus disamakan sehingga punya standar sistem operasional yang jelas dan dapat mendongkrak PAD Kota Yogyakarta," jelas dia.

Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryono menyoroti, tidak ada pajak yang disetorkan ke pemerintah dari manajemen hotel virtual. Pasalnya, dari empat manajemen hotel virtual yang beroperasi di Kota Yogyakarta, mereka tidak memiliki kantor di sini. Dari sisi harga, hotel virtual menghadirkan persaingan harga tidak sehat. Misalnya, pada saat tingkat keterisian kamar rendah (low season), kamar disewakan Rp90.000, tetapi saat keterisian tinggi (peak season) harganya bisa Rp1 juta.

"Mereka sering menggunakan aji mumpung," kata dia.

baca juga: Kerugian Banjir Grobogan Rp14,7 Miliar

Regulasi terhadap hotel virtual penting segera dilakukan dan harus ada penindakan yang tegas dan kuat. Pasalnya, potensi pajak dari hotel virtual yang tidak berizin sangat besar. Selama ini, hotel virtual yang tidak berizin telah mendapatkan banyak keuntungan dari tamu yang menginap, tetapi mereka tidak membayar pajak ke pemerintah.

"Jangan sampai ada kecemburuan antara hotel berizin dengan tidak berizin," pungkas dia. (OL-3)

 

Baca Juga

Antara

Covid-19 Masih Naik, Jateng Tetap Gelar PTM 100 Persen

👤Akhmad Safuan 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 23:46 WIB
KASUS covid-19 di berbagai daerah di Jawa Tengah kembali meningkat dan kini telah mencapai 1.555 warga dirawat di rumah sakit maupun...
dok.ist

Nelayan Sulsel Dukung Ganjar Presiden 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:56 WIB
TERIKNYA mentari di pesisir Matene tak menggoyahkan semangat komunitas nelayan di Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulsel menyatakan dukungan...
DOK MI.

Junjung Netiket, Jadi Pejuang Antihoaks

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:15 WIB
Di antara netiket yaitu kompetensi mengakses informasi sesuai netiket serta menyeleksi dan menganalisis informasi saat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya