Pembangunan di Karawang Masih tak Hitung Daya Dukung Lingkungan

PROSES pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan menjadi penyebab utama bencana banjir di Karawang, Jawa Barat. Beberapa aturan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hingga dokumen lingkungan dinilai pegiat lingkungan menjadi proses yang dianggap sebelah mata oleh pemerintah hingga masyarakat.

"Pengamanan daerah lindung hidrologi sudah tidak diperhitungkan oleh pemerintah dan masyarakat umumnya pengusaha. Ini menjadi penyebab utama bagaimana bencana terus mengancam masyarakat sendiri," ungkap Sekretaris Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (ForkadasC+) Yuda Febrian kepada Media Indonesia, Senin (13/1).

Pengamanan daerah lindung hidrologi itu bisa dimulai dari berbagai aturan, di antaranya KLHS. Sampai saat ini, Kabupaten Karawang belum memiliki KLHS yang harusnya menjadi dasar untuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Selain itu bagaimana dengan proses pembuatan dokumen lingkungan. Hitung-hitungan itu harusnya sudah bisa terukur dengan baik, lalu bagaimana pengawasan dokumen lingkungan, apakah sudah dijalankan," kata dia.

Baca juga: Jadi Guru Besar IPB, Arif Satria Soroti Krisis Lingkungan

Yuda juga menanggapi perlindungan daerah lindung hidrologi terkadang sangat lemah dengan penegakan hukum. Bahkan lahan-lahan yang disewakan oleh Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat dan pengusaha.

"Misalnya banyak juga pembangunan di sempadan sungai, lahan-lahan disewakan bukan untuk fungsinya. Tak hanya itu hutan produksi dijadikan tambak-tambak dan pembangunan lainnya yang bukan juga fungsinya," tuturnya.

Yuda menilai harus ada perubahan yang cukup besar pada pembangunan yang mendukung daya dukung lingkungan.

"Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, justru akan menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk pemerintah dan warganya," pungkasnya.(OL-5)