Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOTA Sawahlunto menjadi daerah paling rendah angka kemiskinan di Sumatra Barat (Sumbar) pada 2019. Kepala BPS Sawahlunto, Hendro Seprita Deza menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pihaknya, dengan memperoleh angka kemiskinan 2,17 persen itu, jumlah penduduk miskin di Sawahlunto pada 2019 yakni 1.350 jiwa.
"Ada penurunan yang berhasil dicapai dari tahun sebelumnya, yakni di 2018 saat itu jumlah penduduk miskin Sawahlunto mencapai 1.480 jiwa," kata Hendro, Jumat (10/1).
Ditambahkan Hendro, untuk garis kemiskinan di Kota Sawahlunto sekarang ini berada pada level Rp374.615 per kapita tiap bulannya. Garis kemiskinan ini meningkat dari tahun 2018 yang berada pada level Rp354.665 per kapita tiap bulan.
Menanggapi keberhasilan turunnya angka kemiskinan di Kota Sawahlunto, Walikota Deri Asta mengatakan bersyukur bahwa itu menunjukkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemko Sawahlunto membuahkan hasil nyata. Walikota Deri Asta mengingatkan bahwa tugas dan kinerja Pemkot dalam mengurangi angka kemiskinan masih ada dan harus ditingkatkan lebih baik lagi.
baca juga: Warga Terancam Pergerakan Tanah di Cianjur Bergiliran Ronda Malam
"Penurunan angka kemiskinan ini merupakan salah satu fokus kami sehingga masuk dalam prioritas yang sudah diterjemahkan dalam RPJMD. Dalam target RPJMD kita itu 2,27 persen, Alhamdulillah ternyata setelah disurvei BPS, penurunan angka kemiskinannya ternyata melebihi target kita karena sudah mencapai 2,17 persen. Bonusnya ternyata dengan pencapaian itu, kita kembali menjadi Kota dengan angka kemiskinan paling rendah di Sumatra Barat," ujar Walikota Deri Asta. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved