Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum lama ini menyegel dan mengosongkan isi kandang sebuah peternakan ayam petelur di Desa Cisarandi Kecamatan Warungkondang karena diduga belum melengkapi perizinan tapi sudah beroperasi. Namun, saat ini segel yang terpasang pada pintu gerbang masuk peternakan tersebut diduga dibuka paksa tanpa sepengetahuan Pemkab Cianjur.
Kondisi tersebut jadi pertanyaan bagi elemen masyarakat setempat yang beberapa waktu lalu berunjuk rasa ke Pendopo Cianjur mendesak penghentian aktivitas peternakan ayam petelur itu. Bahkan, pintu gerbang masuk peternakan dicat loreng mirip salah satu organisasi kepemudaan (OKP).
"Saya juga heran. Bingung. Itu kok dibuka seperti itu. Apakah itu legal menerima kunci dari dinas terkait (Satpol PP) atau tidak?," tegas Ketua Forum Desa Cisarandi dan Sukamulya, Iman Nurzaman, kepada wartawan, Selasa (24/12/2019).
Namun Iman menaruh kecurigaan, pembukaan segel tersebut ilegal. Apalagi ada kesan Pemkab Cianjur seperti tutup mata menyikapi aksi pembukaan paksa segel tersebut.
"Kalau saya menduga itu tak legal. Mungkin saja ada oknum," ujarnya.
Iman pun mempertanyakan kembali komitmen Pemkab Cianjur yang akan memantau dan mengawal proses kelengkapan perizinan peternakan ayam petelur tersebut.
Sepengetahuannya, hingga saat ini perusahaan peternakan ayam petelur itu belum mengantongi IMB dan rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.
"Kami berani demo (ke Pendopo) pun waktu itu karena sudah menyelidiki kelengkapan perizinannya. Pertama, perusahaan tak memiliki IMB. Kedua, dari Dinas Peternakan pun belum ada (rekomendasi)," tandasnya.
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur, Parwinia, mengatakan hingga saat ini belum ada kajian rekomendasi terhadap peternakan ayam petelur. Hal itu dasari pertimbangan lantaran di dekat peternakan ayam petelur terdapat juga peternakan ayam pedaging.
"Belum ada karena memang berdekatan. Satu pedaging dan satu lagi itu (petelur). Itu pasti akan jadi penyakit," ucap Parwinia.
Ia menyebut pengusaha ayam petelur itu terkesan memonopoli distribusi. Sebab, peternakan ayam petelur itu mengembangkan dari mulai anakan (day old chicken).
"Dari hulu ke hilirnya dipegang. Harusnya kalau layer (petelur) beli dari yang sudah siap bertelur. Tapi ini kan dari DOC, dari anakan. Kan lebih lama lagi," tandasnya.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadhi, mengaku sudah mendapat informasi adanya pembukaan segel pada peternakan ayam petelur. Namun ia belum bisa bergerak sebelum adanya instruksi lebih lanjut di bawah koordinasi Asisten Daerah II Setda Kabupaten Cianjur.
"Saya kebetulan masih baru di Satpol PP. Tapi informasi pembukaan segel juga waktu itu sudah terjadi saat saya dipindahkan ke Satpol PP. Nanti saya coba koordinasi dengan pak Asda II," kata Hendri.
baca juga: Bus Terjun ke Jurang, Dugaan Sementara Rem Blong
Sepengetahuannya dari berbagai informasi yang diterima, kata Hendri, peternakan ayam petelur hingga saat ini belum melengkapi perizinan. Namun saat digelar rapat koordinasi yang mempertemukan pihak perusahaan dengan warga pendemo serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, disepakati akan dilaksanakannya pengosongan kandang.
"Jadi, yang saya tahu, informasinya peternakan ayam petelur belum melengkapi perizinan. Tapi yang pasti, kami pada prinsipnya menunggu
instruksi dari ketua tim menyangkut nanti action yang mesti dilaksanakan," pungkasnya. (OL-3)
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Gejolak harga bahan baku pakan kerap menjadi tantangan utama bagi keberlangsungan usaha peternakan di Indonesia.
Kolin merupakan nutrisi esensial yang berperan langsung dalam pengaturan suasana hati, daya pikir, dan emosi.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Kementan menegaskan fokus utamanya saat ini yaitu membenahi sektor hulu atau perbibitan (breeding) sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan impor daging.
Ia juga menekankan pentingnya Pusvetma memperluas kemitraan dengan akademisi dan perguruan tinggi untuk mempercepat inovasi riset dan produksi vaksin hewan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved