Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Luwu Utara ditetapkan sebagai Kabupaten dengan keterbukaan informasi publik, oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan pada Malam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Peringkat di bawahnya ada Kota Parepare, Kabupaten Bone, Sinjai, Bantaeng, Luwu Timur serta Kota Makassar berada di peringkat tujuh.
Selain kabupaten/kota, penghargaan yang sama juga diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel. Peringkat pertama jatuh kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, disusul Dinas Pemuda Olahraga Sulsel, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyerahkan penghargaan kepada daerah-daerah berprestasi di Taman Lakipadada, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka Makassar, Selasa (10/12/2019) malam.
"Atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi kepada Komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan atas penganugerahan awards ini, yang diberikan kepada seluruh OPD dan kabupaten/kota," kata Nurdin Abdullah.
Ia mengatakan, keterbukaan informasi publik adalah sebuah kebutuhan. Apalagi pada era teknologi informasi saat ini.
"Keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan, seiring dengan revolusi industri 4.0. Jadi saya ingin sampaikan dunia sekarang dalam genggaman. Jadi kita tidak bisa lagi, tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi," urai Nurdin.
baca juga: Pematangsiantar Terima Penghargaan Kota Peduli HAM 2019
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulsel, Pahir Halim menambahkan, dalam sudut pandang demokrasi, keterbukaan menjadi penentu berkualitasnya demokrasi dari keterbukaan yang ada, termasuk badan publik.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada bapak-ibu bupati dan wali kota atas kerja samanya yang sangat harmonis. Untuk tingkat provinsi, kami juga sangat apresiasi atas partisipasinya. Walaupun kali pertama untuk ikut dalam penilaian di tahun 2019 ini," pungkas Pahir. (OL-3)
Integrasi ini memungkinkan proses validasi identitas hingga pengesahan STNK tahunan dilakukan secara digital tanpa perlu mengantre lama di kantor Samsat.
Dukcapil DKI Jakarta akan mendata pendatang baru pasca Lebaran 2026 hingga 20 April. Pendatang wajib lapor 1x24 jam dan memenuhi syarat tinggal serta keterampilan.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri memastikan pelayanan publik tetap normal pasca-OTT KPK terhadap Bupati Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan suap proyek.
Ia menegaskan, dinamika yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, utamanya pelayanan kepada masyarakat.
Data Center menuntut operasi tanpa henti (zero downtime). Sebagai infrastruktur kritis, kecenderungan ancaman dan risiko harus ditangani dengan teliti sejak dini.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved