Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Arman Sahri beserta tim menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, di Jalan Prumnas Antang, Senin (9/12/2019). Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengungkapkan, kunjungan BPKP untuk mereview rencana anggaran KPU Kota Makassar, khususnya anggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020.
"Review ini untuk memitigasi sekaligus re-warning potensi masalah terhadap struktur anggaran," kata Gunawan.
Pihak KPU Makassar pun menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan itu. Menurutnya, kunjungan ini sebagai bentuk konfirmasi bahwa pihaknya punya komitmen untuk kerja bersih, terukur dan terbuka dalam mengelola anggaran.
"Apalagi momentum kunjungan ini bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia," lanjut Gunawan usai pertemuan.
baca juga: Belajar Bersedekah Lewat Warung Sedekah
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar, bersama KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 senilai Rp78 miliar. Ada pun porsi terbesar dalam penganggaran adalah honorarium penyelenggara adhoc, angkanya mencapai Rp20,9 miliar.
"Lalu anggaran pengadaan dan pendistribusian logistik sekitar Rp8 miliar, pemutakhiran data Rp5,5 miliar, penyuluhan dan bimbingan teknis untuk seluruh tahapan Rp4 miliar dan sosialisasi Rp3 miliar," sebut Gunawan. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved