Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Wilmar Group membangun pelabuhan penunjang operasional di Kawasan Industri Terpadu Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, masih menjadi wacana. Pelaksanaan reklamasi seluas 548 hektar belum bisa dilaksanakan.
Salah satu hambatannya adalah belum disahkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) oleh DPRD Provinsi Banten. Pasalnya rencana eksplorasi pasir laut untuk memenuhi kebutuhan pelabuhan milik Wilmar Group berada di 0-12 mil dari bibir pantai. Sehingga pelaksanaan reklamasi harus menunggu pengesahan dari DPRD Provinsi Banten.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Banten, Ali Nurdin, reklamasi di Bojonegara memang belum dilakukan karena harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K.
"Itu belum bisa dilakukan karena harus menunggu reperdanya," ungkap Ali, Kamis (5/12/2019).
Tidak hanya itu, reklamasi Wilmar Group juga mendapat banyak penolakan dari nelayan dan warga sekitar. Mereka menolak reklamasi karena dinilai telah merampas hak hidup nelayan dan warga sekitar. Nelayan menilai reklamasi membuat hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang. Bahkan reklamasi mengancam ekosistim dan biota laut menjadi
rusak dan tercemar.
"Yang namanya reklamasi pasti merugikan nelayan karena hasil tangkapan menjadi berkurang," ujar Asnawi, salah seorang nelayan di Bojonegara.
baca juga: Pembebasan Lahan Untuk KA Cepat di Karawang Hampir Selesai
Sehingga untuk mempercepat perluasan pelabuhan, Wilmar Group harus mencari solusi dengan membeli pasir laut dari reklamasi yang sudah berjalan. Reklamasi yang sudah berjalan di Kawasan Merak yang tengah dilakukan oleh Seven Gates Indonesia.
"Bukan kami menolak pembangunan pelabuhan, silhakan saja tapi jangan rusak ekosistim laut kami," tambah Asnawi. (OL-3)
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Program Green Terminal dirancang sebagai skema sertifikasi fasilitas pelabuhan berbasis delapan pilar keberlanjutan.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga peluncuran logo baru yang memvisualisasikan semangat sinergi dalam ekosistem pelabuhan dan rantai pasok nasional.
Akibat produktivitas bongkar muat yang menurun di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka melonjak.
JICT mengoperasikan dua side loader electric vehicle (EV) dan dua reach stacker EV sebagai upaya memperkuat modernisasi peralatan dan menjawab tantangan kinerja terminal pelabuhan.
Ribuan kapal dan perahu nelayan di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah masih bertahan sandar di sejumlah pelabuhan perikanan dan muara sungai akibat gelombang tinggi dan badai.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Diduga karena kurangnya kehati-hatian pengemudi, bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada tepat di depannya.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved