Selasa 03 Desember 2019, 14:07 WIB

Keberadaan Hotel Virtual di Yogyakarta Rusak Okupansi

Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Keberadaan Hotel Virtual di Yogyakarta Rusak Okupansi

MI/Ardi Teristi Hardi
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo meminta agar manajemen hotel virtual mematuhi regulasi yang berlaku.

 

KEBERADAAN sejumlah Manajemen Hotel Virtual (MHV) seperti Reddoors dan OYO yang menjamur dan belum memiliki regulasi yang jelas menggelisahkan pelaku bisnis perhotelan. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo meminta agar MHV mematuhi regulasi yang berlaku.

"Tentang perizinan hotel dan homestay, (MHV) seharusnya patuh saja dengan regulasi yang ada," kata dia ketika dihubungi lewat telepon, Selasa (3/12/2019).
 
Kalau ada bangunan yang tidak ada izin hotel atau homestay, tetapi kemudian dipasarkan untuk penginapan komersial, tegas dia, itu tidak benar. Singgih mengakui, pihaknya sudah mengantongi nama-nama penginapan yang tidak berizin, tetapi dipasarkan oleh penyedia layanan MHV. Data tersebut, lanjut dia, tidak untuk konsumsi publik, tetapi sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota agar bisa dilakukan penindakan. Dinas Pariwisata, kata dia, bertugas menegakkan regulasi, pengawasan, dan pembinaan.

"Tugas kami memberikan rekomendasi kepada (pemerintah) kabupaten/kota. Kemudian mereka melakukan penertiban, penyesuaian, dan lain sebagainya," kata dia.

Singgih berharap, pemerintah kabupaten/kota menegakkan regulasi yang ada terhadap MHV supaya iklim berbisnis di DIY sehat.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Gatot Sudarmono menjelaskan, MHV selama ini memang belum ada regulasi yang jelas dan ini telah dibahas dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) cukup lama. Namun hingga saat ini belum menghasilkan regulasinya.

"Kami masih terus menunggu dari pemerintah pusat untuk menentukan regulasi atau peraturan yang jelas tentang hotel virtual ini," jelasnya.

Pemilik Griya Sentana Hotel Yogyakarta Sanny Pratomo mengungkapkan, keberadaan MHV cukup meresahkan dikarenakan harga jual mereka jauh lebih murah daripada hotel biasanya.

baca juga: Desa Tebara Juara Kedua Desa Wisata Nusantara 2019

"Mereka mulai menguasai seperti kos-kosan, homestay atau bangunan yang tidak berizin standar hotel untuk dijual dengan harga sangat rendah," kata dia.

Praktik semacam itu mengurangi okupansi hotel-hotel resmi di Yogyakarta. Ia pun berharap, pemerintah dapat mengatasi polemik yang mulai mempengaruhi okupansi perhotelan Indonesia ini. (OL-3)

 

Baca Juga

MI/HARYANTO

Pemkab Banyumas Terima 19.200 Vaksin, Kebumen 12.800

👤Liliek Dharmawan 🕔Minggu 24 Januari 2021, 14:55 WIB
Senin (25/1), vaksinasi covid-19 dimulai di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Tenaga kesehatan menjadi...
MI/ARNOLDUS DHAE

Lakukan Sejumlah Pelanggaran, Warga Rusia Dideportasi

👤Arnoldus Dhae 🕔Minggu 24 Januari 2021, 14:40 WIB
Pernah jadi buah bibir karena nekat terjun ke laut dengan sepeda motor, Sergei...
MI/Amir MR

Laskar Merah Putih Klaten Bantu Takmir Masjid Alat Pelindung Covid

👤Djoko Sardjono 🕔Minggu 24 Januari 2021, 13:32 WIB
Bantuan alat kesehatan untuk pencegahan covid-19 dibagikan kepada 35 takmir masjid di wilayah Klaten...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya