Bawaslu Surakarta Optimalkan Pengawasan Berbasis Masyarakat

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta, Jawa Tengah, akan mengoptimalkan model pengawasan berbasis masyarakat pada Pilkada 2020 mendatang, karena diyakini lebih efektif. Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono mengatakan, upaya tersebut diawali dengan membentuk kampung antimoney politik di Kecamatan Laweyan, dan kampung pengawasan partisipasi di Kecamatan Jebres.

"Masing-masing kecamatan ada tiga kampung yang menjadi percontohan," katanya di sela-sela acara Rakernis dengan Media di Kota Surakarta, Rabu (27/11/2019).

Kampung percontohan antimoney politik ialah Laweyan, Sondakan, dan Karangasem. Sementara, untuk kampung pengawasan partisipasi yang menjadi percontohan adalah Jagalan, Pucang Sawit, dan Jebres. Untuk membentuk kampung itu Bawaslu menggandeng seluruh elemen masyarakat. Mulai dari komunitas sampai karang taruna. Budi berharap kedepan segera menyusul kampung-kampung yang lain.

Targetnya adalah di setiap kampung akan muncul relawan-relawan pengawas Pilkada. Sebab, sejatinya pengawas dari sebuah proses demokrasi adalah masyarakat itu sendiri.

"Kalau masyarakat ikut mengawasi, akan berjalan lebih baik," katanya.

Terkait peran media massa di Pilkada mendatang, Budi berharap media mainstream dapat menjadi clearing house dengan menyajikan berita-berita faktual. Hal itu dikarenakan media masih menjadi referensi politik yang dominan untuk pemilih dalam menentukan pilihan.

baca juga: Bupati Minta Warga Lengserkan Kades yang Main PETI

Media mainstream harus menjadi inspirasi bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang benar. Ruang publik harus diisi dengan hal-hal yang sifatnya mendasar. Seperti, bagaimana kampanye yang elegan, pentingnya partisipasi masyarakat, dan yang sangat penting melawan hoax dan politik SARA.

"Kami tidak ingin Pilkada mendatang ruang publik kita diisi dengan hal-hal yang bukan milik masyarakat, seperti hoax dan sara. Mari jadikan itu sebagai musuh bersama," tegasnya. (OL-3)