Tekan Kecurangan Pemuda Dilibatkan

SENANG dan bangga. Begitulah pernyataan sejumlah pemuda yang direkrut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada 2020.

Pekan lalu, selama 5 hari, mereka mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif. "Jumlahnya 90 pemuda. Pelatihan ini merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat dalam pemilu," papar Komisioner Bawaslu Kabupaten Cirebon Rahmat Hidayat, kemarin.

Setelah pelatihan, para pemuda akan bertugas melakukan pengawasan selama proses Pilkada 2020 berlangsung. Dengan kemampuan yang didapat dalam pelatihan, mereka diharapkan bisa mendorong pengawasan partisipatif warga di daerah masing-masing.

Tujuan utama sekolah ini, lanjut Rahmat, ialah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. "Kami juga berharap program ini dapat berkelanjutan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif di masa mendatang."

Sekolah Kader memberi bekal para pemuda mulai dari soal sistem politik, pembangunan karakter, hingga pengawasan pemilu di Indonesia.

Sementara itu, di Kabupten Kebumen, Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah mengintensifkan sosialisasi Pilkada 2020 ke sekolah-sekolah. KPU menargetkan adanya peningkatan jumlah pemilih di kalangan milenial.

"Kami terus melaksanaan program KPU Visit ke sekolah-sekolah. Salah satu fokus sosialisasi KPU ialah menjangkau pemilih pemula," ungkap Komisioner KPU Kebumen Agus Hasan Hidayat.

Menurut dia, sosialisasi yang dilaksanakan KPU bertujuan untuk meningkatkan partisipasi khususnya di kalangan pemilih pemula. "Sosialisasi kepada pemilih dilakukan dengan cara interaktif, sehingga mereka akan lebih paham dan dapat menekan angka golput di kalangan pemilih pemula," ujar Agus.

Di sejumlah daerah, Bawaslu memastikan politik uang masih akan mewarnai Pilkada 2020. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, potensi kerawanan itu diprediksi masih terjadi. "Bentuknya beragam. Ada uang tunai, ada juga pembagian paket sembako. Bawaslu sulit bergerak sendiri, sehingga membutuhkan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan, sehingga kecurangan bisa ditekan," tandas Ketua Bawaslu Dodi Juanda. (UL/LD/AU/JL/RS/SS/LD/PO/RF/AD/AP/N-3)