Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ALOKASI Anggaran Dana Desa (ADD) untuk 309 Desa di Provinsi Bangka Belitung (Babel) tahun 2020 mengalami peningkatan atau naik Rp12 miliar dari sebelumnya Rp310 miliar.
"Alhamdulillah ADD kita tahun depan naik, belum lagi nanti ditambah dengan ADD dari APBD Rp100 juta per desa," kata Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan, Rabu (20/11/2019).
Untuk itu, Erzaldi meminta dengan anggaran yang lumayan besar setiap desa itu, dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
"Dana itu sudah ada, jangan sampai diendapkan, cepat laksanakan berbagai kegiatan agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat desa. Tapi ingat jangan sampai dana yang ada ini diselewengkan," tegas dia.
ADD yang dikucurkan bagi 309 desa di Babel tahun ini tepat sasaran dan sesuai penggunaannya. Termasuk tidak ada desa di Babel yang tidak berpenghuni.
"ADD kita tahun ini, tepat sasaran, semua pembangunan oke. BUMDes juga oke. Dampaknya pun begitu dirasakan masyarakat desa itu sendiri," ungkap dia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Alfiker Siringoringo membenarkan ADD Babel tahun 2020 mengalami peningkatan Rp12 miliar.
"Ya betul meningkat Rp12 miliar, nah untuk penggunaan ADD tahun depan itu difokusnya untuk pembangunan SDM yang berkualitas, tapi bukan berarti tidak boleh melakukan pembangunan lainya," kata Alfiker.
Menurut Alfikir, Babel termasuk terbaik nomor dua di Indonesia dalam laporan dan penggunaan dana desa.
"Cepat dan tepat penggunaan ADD di Babel ini, beda dengan provinsi lain. Secara nasional Babel menempati peringkat kedua," ungkapnya.
baca juga: Investor Mulai Bangun Pabrik Ikan di Kupang
Ia menambahkan total dipa yang diterima Babel untuk 2020 dari APBN totalnya Rp9,92 triliun dengan rincian belanja pusat Rp2,71 triliun dan trasfer ke daerah termasuk dana desa sebesar Rp7,21 miliar.(OL-3)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved