Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DI masa lalu, penanganan bencana di Jawa Barat sangat bersifat kedaruratan. Di daerah yang bisa dijuluki toserba bencana itu, pendekatan itu membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah keteteran menanggulangi bencana.
"Pada tahun ini, Januari-Oktober, telah terjadi 1.486 kali bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kebakaran lahan dan hutan. Dana penanggulangan bencana hanya tersisa Rp1,2 miliar dan harus cukup hingga akhir tahun," papar Kepala BPBD Jawa Barat, Supriyatno, di Bandung, kemarin.
Tahun depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bertekad mengubah pendekatan kedaruratan menjadi ke-siapsiagaan. Dari tindakan penanganan menjadi antisipasi.
Karena itu, sejak dua bulan, BPBD melakukan sosialisasi soal bencana kepada 1.500-an warga. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian bergabung untuk menjadi relawan, yang dengan senang hati menyebarluaskan kesiapsiagaan.
"Mereka juga akan diperbantukan ke lokasi jika bencana terjadi. Kami memberikan edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Kami bina selama empat hari untuk membantu masyarakat di lokasi-lokasi bencana," kata Supriyanto.
Dia menambahkan kesiapsiagaan memberi dampak yang signifikan terhadap keselamatan masyarakat. Warga yang mengetahui potensi bencana dan cara penyelamatannya, memiliki peluang selamat lebih besar yakni 35% dibanding mereka yang sama sekali tidak mengenalinya.
Kali Talang
Untuk mengantisipasi datangnya bencana juga, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo memasang alat deteksi dini banjir di Kali Talang, Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Penempatan peranti buatan Universitas Gadjah Mada itu diresmikan Gubernur Ganjar Pranowo dan Bupati Sri Mulyani.
EWS yang dipasang di Bendung Talang itu berbasis daring dan masyarakat dengan panel surya sebagai sumber energi. Alat yang dikembangkan pengajar UGM Gesang Nugroho dan timnya itu dapat mendeteksi ketinggian air sungai secara realtime.
"Alatnya sudah dipasang sejak tiga pekan lalu. Dia telah berfungsi dengan baik," ujar Gesang.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka berupaya mencegah kejadian banjir dengan memperbaiki drainase dan membangun talud.
"Talud akan mencegah air laut pasang menggenangi rumah warga. Kami juga memperbaiki drainase, sehingga bebe-rapa titik rawan yang selama ini menjadi langganan banjir, tidak bermasalah lagi," ujar Bupati Bangka Mulkan.
Bencana akibat angin kencang sudah melanda Kota Batu, Jawa Timur, awal pekan ini. Sebanyak 53 rumah rusak dan objek wisata Cangar harus ditutup.
Ancaman bahaya itu juga membuat Kabupaten Malang, daerah tetangga-nya, bersiaga. BPBD mengaku sudah mendirikan pos siaga bencana di empat kecamatan, yakni Ngantang, Tumpang, Tirtoyudo, dan Gedangan.
"Petugas pengendalian dan operasi, serta tim reaksi cepat sudah ditempatkan untuk bersiaga. Kami juga terus ber-koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi bahaya banjir dan tanah longsor," papar Kepala BPBD Kabupaten Malang Bambang Istiawan.
Di Toba Samosir, Sumatra Utara, Perum Jasa Tirta I menyerahkan 12 ribu bibit pohon kepada empat kelompok tani, di Desa Ombur, Kecamatan Silaen. "Kami berharap keberadaan pohon mampu mengurangi dampak bencana tanah longsor dan banjir," ujar pejabat Jasa Tirta I, Didik Ardianto.
Penghijauan, lanjutnya, juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan di sekitar Kawasan Danau Toba. "Pena-naman pohon akan menjaga volume air di Danau Toba selalu dalam kondisi baik dan stabil," (JS/RF/BN/AP/AU/AS/LD/YK/FL/N-2)
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
ADA dua artikel yang ditulis Phil O’Keefe, Ken Westgate, dan Ben Wisner dalam dua tahun berturut-turut: 1976 dan 1977.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut, tanah longsor tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
UPAYA pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif.
Dari sebanyak 8 lokasi Karhutla di Riau, wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang cukup luas terdampak.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per Jumat (13/2) yang berlaku hingga 30 November 2026 mendatang.
KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau terus meluas dan bahkan telah menembus hingga 745,5 hektare (ha).
JUMLAH titik panas atau hotspot sebagai indikator karhutla di Riau terus melonjak. Berdasarkan pantauan terakhir satelit ditemukan sebaran titik panas yakni 336 di sumatra
Awal 2026 yang seharusnya berada dalam periode musim hujan justru ditandai dengan lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di ekosistem gambut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved