Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DEWAN Pimpanan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Tengah mendorong kepada Anggota DPRD dan DPD Partai NasDem Demak lebih produktif untuk terus berjuang bersama rakyat dan lebih mengkritisi kinerja dewan di Demak.
"Ini merupakan bentuk praktik arogansi politik yg dilakukan di DPRD Kabupaten Demak, tidak menerapkan asas proporsionalitas dan keadilan dalam penyusunan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," kata Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Tengah Ali Mansyur kepada Media Indonesia Senin (18/11/2019).
Dalam penyusunan AKD, demikian Ali Mansyur, mestinya Ketua DPRD Demak meneladani dan mencontoh Ketua DPR RI dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yakni dengan mempertimbangkan aspek representasi Parpol, apalagi ketua dewan ini sama-sama dari satu partai yaitu PDIP.
Setelah menyaksikan kondisi demikian, ujar Ali Mansyur, maka DPW Partai NasDem Jawa Tengah mendorong anggota DPRD Demak dari Partai NasDem yang memiliki enam kursi untuk lebih produktif memperjuangkan aspirasi warga yang tidak terakomodasi oleh dewan.
Ali Mansyur menambahkan tidak salah jika NasDem Demak akan menjadi oposisi untuk dewan dan siap mengkritisi semua pekerjaan dewan. Termasuk jika diperlukan membuka srcara transparan penggunaan anggaran kedewanan jika menemukan hal-hal yang tidak tepat.
"Kita dorong NasDem Demak untuk lebih produktif dalam berjuang bersama rakyat, sekaligus untuk membuktikan kinerjanya," imbuhnya.
Ketua DPD Partai NasDem Demak Budi Achmadi secara terpisah mengaku siap mengkritisi kinerja dewan di Demak. Ia mencontohkan kegiatan yang seharusnya empat hari tapi hanya dilaksanakan tiga hari dengan anggaran yang sama.
"Waktu saya pasang di medsos kegiatan itu sebagai bentuk mengkritisi, mereka ribut dan ini akan terus mengkritisinya," imbuh Budi Achmadi.
Sebagai pengurus DPD Nasdem Demak, Budi telah mengimbau kepada anggota fraksi NasDem untuk kritis di lembaga DPRD, mengkritisi kegiatan-kegiatan dewan yang tidak prosedural atau menyalahi peraturan dan kebijakan yang tidak pro rakyat.
baca juga: Ridwan Kamil Dinilai Lamban Atasi Pengangguran
"Jadi Fraksi Nasdem kritis yang konstruktif dan tidak distruktif karena Fraksi NasDem yang dikedepankan adalah kejujuran serta bukan ke pura-puraan," tambahnya.
Budi Achmadi yang pernah menjadi dua kali ketua DPRD Demak menilai bahwa dewan di Demak saat ini sudah tidak sehat, karena menyakut Pilkada 2020 mendatang. (OL-3)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved