Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Bangka Selatan mengklaim jumlah tunggakan iuran kepesertaan BPJS kesehatan pada November ini mencapai Rp8,4 miliar. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bangka Selatan, Yusi Afserinta mengatakan berdasarkan data hingga awal November ada 17.520 peserta yang menunggak
iuran.
"Jumlah tunggakan dari 17.520 peserta mandiri itu mencapai Rp8.401.821.872," kata Yusi, Minggu (17/11/2019).
Ia menjelaskan banyaknya penunggak iuran BPJS Kesehatan di Bangka Selatan karena kelalaian. Saat tagihan tunggakan membesar, peserta tidak mau membayar. Menurutnya penunggakan juga terjadi akibat perilaku peserta yang membayar ketika membutuhkan pelayanan, namun setelah pelayanan didapat berhenti membayar.
"Hal-hal yang seperti ini tentunya menjadikan biaya yang harus dibayarkan menjadi tinggi karena tunggakan," ucap dia.
baca juga: Syarat Dukungan Perseorangan Harus Lebih Dari 69 Ribu Jiwa
Ia menambahkan naiknya iuran BPJS Kesehatan berdampak terhadap banyaknya peserta yang datang mengurus turun kelas. Apakah itu kelas 1 ke II atau II ke kelas III.
"Silahkan kalau yang tidak sanggup bayar, karen ada kenaikan, untuk turunkan, asalkan tidak ada tunggakan. Kita juga menyarankan untuk turun kelas tidak harus ke kantor, tetapi bisa melalui ponsel dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN di Play Store," saran Yusi. (OL-3)
SEJUMLAH opsi dukungan disiapkan untuk membantu pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang kepesertaannya dinonaktifkan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031, Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS kini memimpin salah satu lembaga dengan kelolaan dana terbesar di Indonesia.
TONGKAT estafet kepemimpinan BPJS Kesehatan resmi berpindah.
MAYJEN TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito resmi dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan periode 2026-2031.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved