Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Bangka Selatan mengklaim jumlah tunggakan iuran kepesertaan BPJS kesehatan pada November ini mencapai Rp8,4 miliar. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bangka Selatan, Yusi Afserinta mengatakan berdasarkan data hingga awal November ada 17.520 peserta yang menunggak
iuran.
"Jumlah tunggakan dari 17.520 peserta mandiri itu mencapai Rp8.401.821.872," kata Yusi, Minggu (17/11/2019).
Ia menjelaskan banyaknya penunggak iuran BPJS Kesehatan di Bangka Selatan karena kelalaian. Saat tagihan tunggakan membesar, peserta tidak mau membayar. Menurutnya penunggakan juga terjadi akibat perilaku peserta yang membayar ketika membutuhkan pelayanan, namun setelah pelayanan didapat berhenti membayar.
"Hal-hal yang seperti ini tentunya menjadikan biaya yang harus dibayarkan menjadi tinggi karena tunggakan," ucap dia.
baca juga: Syarat Dukungan Perseorangan Harus Lebih Dari 69 Ribu Jiwa
Ia menambahkan naiknya iuran BPJS Kesehatan berdampak terhadap banyaknya peserta yang datang mengurus turun kelas. Apakah itu kelas 1 ke II atau II ke kelas III.
"Silahkan kalau yang tidak sanggup bayar, karen ada kenaikan, untuk turunkan, asalkan tidak ada tunggakan. Kita juga menyarankan untuk turun kelas tidak harus ke kantor, tetapi bisa melalui ponsel dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN di Play Store," saran Yusi. (OL-3)
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved