Operasi Mantap Brata Progo 2018 Ditutup

KAPOLDA Daerah Istimewa Brigjen Pol Amad Dofiri, Jumat (8/11/2019) menutup secara resmi Operasi Mantap Progo Brata 2018 dalam sebuah Apel Konsolidasi yang diselenggarakan di halaman Polda DIY di Jalan Pajajaran, Sleman. Dalam amanatnya, Kapolda mengatakan Operasi Mantap Brata Progo  dimulai pada 28 September 2018 dan berakhir pada 21 Oktober 2019.

Operasi ini, katanya, merupakan operasi pengamanan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu secara serentak di Indonesia yang memilih anggota DPR RI, DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.

"Pemilu 2019 ini merupakan tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan," kata Kapolda DIY dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakapolda DIY Brigjen Pol Karyoto.

Lebih lanjut dikatakan, Pemilu serentak ini telah menjadi warisan kebanggaan dan sekaligus sorotan dunia interasional terkait bangsa Indonesia yang mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasional.

Lebih lanjut dikatakan pada awalnya, banyak pengamat politik baik dalam dan luar negeri yang pesimistis terhadap kinerja Polri.

"Namun semua bisa kita tepis dengan soliditas kita dalam melaksanakan tugas sehingga seluruh rangkaian Pemilu ini dapat kita amankan dengan lancar dan kondusif," katanya.

Dalam rangkaian pelaksaaan Pemilu 2019, di DIY terdapat 27 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang harus menggelar PSU (Pemungutan Suara Ulang), 4 TPS di Kota Yogyakarta, 4  TPS di Sleman, 15 TPS di Bantul dan masing-masing 2 TPS di Kulonprogo dan Gunungkidul. Selain itu ada 22 TPS yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan, yakni 18 TPS di Sleman dan 4 TPS di Bantul.

Ditambahkan dalam pelaksanaan rangkaian Pemilu 2019 ini juga terjadi 24 kasus terkait Pemilu. Dari jumlah kasus itu 3 kasus ditangani dengan proses pidana.

"Dua di Sleman dengan 8 tersanga, 1 di Kota Yogyakarta dengan 2 tersangka," katanya.

Sedangkan 21 kasus dinyatakan tidak cukup bukti.

Kapolda juga mengungkapkan pada rangkaian Pemilu 2019 ini banyak bermunculan berita bohong atau hoaks yang diunggah melalui media sosial dengan tujuan politis. Yakni untuk menyingkirkan lawan politik sehingga demokrasi menjadi tidak sehat dan bahkan merusak kesatuan dan persatuan bangsa.

"Politik identitas juga menguat dengan menggunakan isu-isu SARA," tambahnya.

baca juga: Berantas Hama Tanaman Padi di Brebes Gunakan Burung Hantu

Menguatnya kemunculan hoax dan menguatnya politik identitas merupakan bentuk lain teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat Indonesia. Kapolda berpesan agar keberhasilan operasi ini akan terus ditingkatkan, terlebih pada 2020. Sebab ada tiga kabupaten di DIY, Bantul, Gunungkidul dan Sleman yang akan menggelar Pilkada serentak. (OL-3)