PEMILIHAN Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak di 273 Desa pada 3 November 2019 mendatang tinggal menghitung hari.
Di waktu yang tidak lebih dari seminggu, momentum pelaksanaan Pilkades menyita begitu banyak perhatian terutama bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karena tidak dapat dipungkiri lagi, Pilkades sering kali menimbulkan gejolak dan gesekan di masyarakat.
Menyikapi hal ini, Tim Pemantau Pilkades yang dibentuk sejak 22 Oktober 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terus bergerak dan berupaya agar jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan Pilkades apalagi ada kecurangan.
Ketua tim pemantau Pilkades, Dr. Sofyan Sjaf menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades yang digelar serentak di 273 desa perlu pengawasan ekstra.
"Kami terus bergerak dan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Karena pelaksanaan Pilkades ini butuh pengawasan ekstra, kami terus berupaya menggali informasi agar mekanisme dan pelaksanaan Pilkades kedepannya semakin baik," ujar Sofyan di Bogor, Rabu (30/10).
Sementara itu Saepudin Muhtar yang termasuk salah satu anggota tim pemantau menyebutkan bahwa tim membuat medsos untuk menampung seluruh aduan dan masukan dari masyarakat.
"Pilkades ini seringkali menjadi konflik di masyarakat, adanya kepentingan dan persaingan menjadikan Pilkades rawan akan kecurangan. Kita tidak ingin hal ini terjadi. Jangan sampai ada politik uang ataupun barang. Jangan pula ada ASN yang tidak netral. Kita buat medsos untuk menampung seluruh masukan dan aduan masyarakat," ungkap Gus Udin sapaannya.
