Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBELUM meninjau posko pengungsi di Maluku, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan para kepala daerah di Maluku, Senin (28/10) malam.
Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.
Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
"Ya, tadi malam, saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ungkap Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam, Selasa (29/10).
Baca juga: Jokowi Tinjau Posko Pengungsi Pascagempa di Ambon
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurutnya, meski dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.
"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," imbuhnya.
Presiden Jokowi mengaku aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu kepala daerah. Presiden mengingatkan Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.
"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.
Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Presiden mengakui keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur. Menurutnya, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.
"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti," tandasnya.
Dalam pertemuan dengan para kepala daerah semalam, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. (OL-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved