Partai Lokal di Aceh Berharap Jokowi Lanjutkan Pembangunan

KETUA Umum Partai SIRA yang juga mantan Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012 Muhammad Nazar, mengatakan pihaknya bersyukur dan bahagia atas pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

"Pertama sekali saya atas nama pribadi dan pimpinan partai lokal SIRA sekaligus sebagai salah seorang pernah memimpin Aceh di saat transisi paling awal pascakonflik menyampaikan tahniah sekali lagi kepada presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Kita bahagia beliau menang lagi," kata Nazar kepada Media Indonesia, Minggu (20/10)

Tokoh referendum Aceh itu menyebut pihaknya turut berjuang memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar memberikan kepercayaan terhadap Presiden Jokowi guna melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai dan berjalan konsisten hingga tuntas.

"Karena kita juga ikut bekerja waktu itu meyakinkan masyarakat untuk kembali memberikan kepercayaan kepada pak Jokowi. Dalam masa Pilpres kemarin itu kan para pendukung Jokowi termasuk kami dan kawan kawan bekerja di tengah gempuran hoaks yang menyudutkan Jokowi tapi alhamdulillah sesuai harapan beliau kembali menang dan hari ini sudah dilantik," sebutnya.

Aktivis sosial sejak 1998 yang dikenal di internasional itu menjelaskan bangsa Indonesia harus bangga memiliki Jokowi. Pasalnya, supremasi sipil dalam kepemimpinan ada di tangan Jokowi dan ekspektasi periode kedua ini akan lebih sukses.

Baca juga : Presiden Pakistan Kirim Selamat ke Jokowi Lewat Video

"Bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga berbagai persoalan sosial termasuk potensi konflik serius seperti Papua dapat diselesaikan dengan damai. Juga mengisi perdamaian Aceh yang sudah dicapai harus selalu punya langkah konkret dari pemerintah pusat," terangnya.

Nazar memaparkan Aceh itu harus dilihat sesuai sejarahnya dalam mendirikan negara RI sebagai pemegang saham besar. Bahkan ia mengingatkan agar tidak menjadikan faktor menang atau kalah dalam memberikan kepedulian terhadap suatu daerah, khususnya Aceh.

"Jangan dilihat ke angka menang atau kalah di Pilpres. Aceh juga penyumbang devisa negara yang sangat besar manakala operasi kilang LNG Arun Aceh mencapai puncak di tahun 70-90an," paparnya.

Dia menambahkan, tidak kalah pentingnya dua kali pergolakan Aceh, yaitu masa DI/TII dan konflik GAM serta SIRA selalu berakhir di meja perundingan dengan baik. Kata Nazar, artinya tak ada perlu kecurigaan apapun dari pemerintah RI terhadap Aceh.

Nazar berharap dengan beberapa perspektif itu pula Aceh harus selalu dilibatkan dalam pembangunan di negara RI, termasuk memberikan kepercayaan kepada beberapa tokoh Aceh untuk membantu presiden di dalam kabinetnya.

Baca juga : Pengamat: Lima Arahan Strategis Presiden Jokowi Amat Tepat

"Jika presiden ingin kembali memasukkan tokoh Aceh di kabinet juga jangan dibatasi hanya satu orang. Aceh pemegang saham besar dalam kemerdekaan negara RI. Saya yakin ada banyak tokoh Aceh yang mampu dan secara geneologi historis turun temurun mereka insya Allah mampu. Dari masa Bung Karno pun selalu ada beberapa tokoh Aceh dimasukkan dalam kabinet dan jabatan jabatan tinggi lainnya," lanjutnya

Nazar tak memungkiri, sosok Jokowi punya sejarah pribadi karena pernah tinggal di Aceh dan bekerja di Aceh. Menurutnya, masa depan persatuan Indonesia itu akan bergantung pada daerah-daerah strategis seperti Aceh, Papua. Juga pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

"Karena Indonesia ini kan terjadi beda seperti Tiongkok yang memang ras dan kulturnya sudah kokoh sebagai entitas sejak abad-abad sebelum Masehi. Sedangkan Indonesia kan lahir dari pergumulan bangsa-bangsa yang punya kerajaan sendiri awalnya lalu dijajah Eropa seperti Belanda dan baru pascakekalahan Jepang di perang dunia kedua entitas Indonesia dikonsolidasikan lebih solid oleh para pendiri Indonesia di bawah pimpinan Sukarno," terangnya.

Karena itu sekali lagi Aceh layak mendapat perhatian presiden dan wakil presiden,

Terkait penyelesaian konflik di Papua dan potensi konflik Aceh yang selalu bisa muncul kembali, Nazar memaparkan Jokowi tetap harus mengedepankan pola pendekatan damai dan non-represif, sekaligus pendekatan pembinaan kesejahteraan sosial ekonomi setempat harus dominan. (OL-7)