Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEKERINGAN meluas di Kabupaten Flores Timur berpotensi rawan pangan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disebutkan dari 19 kecamatan, sebanyak 13 kecamatan dengan 48 desa berpotensi mengalami rawan pangan akibat kekeringan.
Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, melalui dinas sosial menyalurkan sekitar 97 ton beras cadangan bagi 17 ribu lebih jiwa yang mengalami dampak kekeringan.
Kepala Dinas Sosial Flotim Theodorus Maran, melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kosmas Kopong Mamu saat dikonfirmasi Kamis (17/10), mengakui saat ini sebagian besar desa telah menerima bantuan beras cadangan yang disiapkan pemerintah. Desa-desa yang berhak menerima beras cadangan tersebut merupakan desa-desa yang terdampak kekeringan berdasarkan data konfirmasi bersama Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dan BMKG.
"Sebanyak 48 desa dari 13 kecamatan yang saat ini terdampak kekeringan. Sehingga pemerintah telah menyiapkan bantuan beras cadangan dan sudah disalurkan. Jika dihitung dari jumlah jiwa, maka ada sebanyak 17.321 jiwa berhak menerima bantuan beras cadangan ini. Sebanyak 97 ton beras cadangan sudah kami salurkan. Sebagian besar desa telah menerima bantuan beras caadangan, sedangkan 6 desa lainnya belum mengambil bantuan beras tersebut.
Keenam desa itu adalah Desa Latonliwo 2, Desa Sulengwaseng, Desa Lamabaing, Desa Ile Padung, Desa Desa Motonwutun, dan Desa Lamatutu.
"Kami masih menunggu agar perangkat desa bisa datang mengambil bantuan tersebut," kata Kosmas.
Menurut Kosmas, setiap tahun pemerintah daerah selalu mengalokasikan 100 ton beras cadangan untuk mengatasi kondisi bencana dan rawan pangan di daerah ini. Dan tahun ini ada 13 kecamatan dari 19 kecamatan di Flotim yang terdampak kekeringan.
baca juga: Makassar Butuh 20 Ribu Lebih Blanko KTP Elektonik
Sementara itu, data dinas pertanian Flores Timur mencatat dari 1099 hektare lahan potensial sawah, hanya sekitar 900 hektare lahan sawah yang masih ditanami padi saat kemarau ini. Sementara lahan lainnya mengalami kekeringan dan tidak dapat ditanami padi lagi. Seperti di wilayah Tanjung Bunga sekitar 54 hektare, di Adonara Barat sekitar 37,5 hektare, dan di Adonara Timur sekitar 7,5 hektare. Sehingga pemerintah saat ini terus melakukan perbaikan jaringan untuk membantu irigasi persawahan di daerah ini. (OL-3)
Ilmuwan temukan jutaan bakteri dan jamur "pelindung" di dalam pohon ek yang tetap stabil meski dilanda kekeringan ekstrem.
BENCANA kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi menyebut kondisi kekeringan air di Padang saat ini tergolong cukup ekstrem, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
USAI banjir bandang menerjang Padang, Sumatra Barat, pada akhir November 2025 lalu, dua irigasi rusak total.
Studi terbaru mengungkap rangkaian kekeringan panjang berperan besar dalam kemunduran Peradaban Lembah Indus, memicu penyusutan kota dan pergeseran permukiman secara bertahap.
Kebutuhan untuk penanganan kekeringan dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga perlu dicari upaya lain seperti mencari sumber air baru.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Peneliti ungkap Suku Asli Amerika telah menyebarkan kentang liar melintasi wilayah Four Corners sejak 10.000 tahun silam, jauh sebelum era pertanian dimulai.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved