Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 600 orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banyumas Pembela NKRI menggelar aksi di Alun alun Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (3/10). Mereka menegaskan untuk mengawal pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.
Dalam aksi itu diikuti oleh anggota Ansor, Banser, Pagar Nusa, Fatayat dan berbagai elemen NU lainnya. Aksi tersebut diisi dengan orasi-orasi dukungan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. Selain itu, mereka membawa berbagai poster yang berisi dukungan.
"Kami menggelar aksi damai untuk mengawal sepenuhnya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sampai pelantikan nantinya," tegas Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Andri Widyanto.
Ia menegaskan bahwa dalam demo-demo yang terjadi belakangan ini, ada penumpang gelap yang menginginkan penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden. Apalagi, ada juga yang menyuarakan khilafah yang jelas-jelas bakal mengancam keutuhan NKRI.
"Kami Koalisi Masyarakat Banyumas Pembela NKRI siap menghadapi siapapun yang ingin merongrong NKRI," tandas Andri.
Selain itu, pengunjuk rasa meminta kepada TNI-Polri menjamin sepenuhnya prosesi pelantikan presiden dan wapres tanpa ada pihak lain yang menghalangi.
"Kami mendukung sepenuhnya Polri dan TNI dalam menindak tegas, menghukum seberat-beratnya kepada siapapun yang berusaha menghalangi jalannya pelantikan," ujarnya.
baca juga: Hujan Turun Titik Api di Kalsel Berkurang
Mereka juga meminta kepada kelompok yang terus membikin kerusuhan dan menyerukan khilafah, jangan coba-coba menghalangi pelantikan presiden dan wapres, karena pasti bakal ada perlawanan.
"Kami siap melawan jika ada upaya penghalangan," kata Andri. (OL-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved