Pemkab Blora Dapat Izin Membangun Jalan Di Jalur Hutan

KEINGINAN Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menyejahterakan masyarakat di kawasan hutan mulai teralisasi. Perjanjian kerja sama antara Pemkab Blora dengan Perhutani terkait menggunakan jalur kawasan hutan negara untuk peningkatan infrastruktur jalan akhirnya ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Blora Djoko Nugroho dengan Administratur (Adm) Perhutani KPH Blora Afwandy, Adm Perhutani KPH Cepu Dhadut Sujanto dan Adm Perhutani KPH Randublatung Achmad Basuki menjadi momentum yang cukup penting. Sebab sudah bertahun-tahun lamanya Pemkab
Blora kesulitan meningkatkan infrastruktur jalan di kawasan hutan, akibat sulitnya perijinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kondisi ini menjadikan warga Blora yang sebagian besar tinggal di kawasan hutan karena 50% wilayah adalah hutan yang sangat menghambat aktivitas masyarakat keluar masuk desa. Apalagi untuk menjual hasil bumi, warga kesulitan karena jalan yang ada sangat buruk dan berlumpur saat hujan.

Penandatangan perjanjian juga disaksikan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Endung Trihartaka, Perwakilan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Joko Sunarto, Sekda Komang Gede Irawadi dan pejabat terkait menjadikan Pemkab Blora lebih dapat berbuat karena dapat membangun jalan di kawasan hutan agar warganya dapat lebih sejahtera.

"Terimakasih kepada Pak Kadivre Jateng yang telah mendukung terlaksananya perjanjian kerja sama ini, karena hampir separuh dari jumlah desa di Kabupaten Blora berada di kawasan hutan. Sehingga mereka sangat bergantung pada akses jalan hutan ini,"  kata Bupati Blora Djoko Nugroh, Jumat (27/9).

Ia menambahkan Pemkab Blora bersyukur karena warga desa yang ada di desa sudah diberi izin menanam palawija di bawah tegakan jati untuk meningkatkan ekonomi. Namun ketika panen harganya jatuh karena akses jalan menuju hutan memprihatinkan.

"Dengan adanya perjanjian kerja sama itu maka Pemkab Blora akan membangun jalan-jalan penghubung desa hutan dengan cor beton secara bertahap," kata Djoko.

Usaha untuk mewujudkan perjanjian kerja sama antara Pemkab Blora dengan Perhutani ini, menurut Djoko Nugroho, sudah lama dilakukan. Bahkan prosesnya dilakukan hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun baru kali ini terealisasi sehingga dapat memudahkan untuk melangkah ke depan.

Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Endung Trihartaka menyambut baik upaya Pemkab Blora untuk membangun akses jalan hutan penghubung antar desa, yang melintasi jalur kawasan hutan Perhutani.

"Pada prinsipnya Perhutani hanya memiliki kewenangan untuk mengelola hutan, karena izin penggunaan lahan hutan baik jalan maupun pemasangan tiang listrik harus melalui Kementerian LHK," kata Endung.

baca juga: Jasa Tirta II Sukses Panen Raya Saat Puncak Kemarau

Endung mengakui proses perizinan agak panjang. Perhutani baru bertindak setelah izin dari KLHK turun.

"Hutan jati kami tidak ada pagarnya. Pagar yang kuat itu ya kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, insya allah hutannya juga lestari," tambahnya. (OL-3)