Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SERING terjadi keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap triwulan, membuat sejumlah sekolah harus mencari solusi. Seperti dialami SMP Negeri 1 Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekolag tersebut harus berutang untuk mengatasi keterlambatan dana BOS.
Kepala SMPN 1 Tanjung Bunga, Kornelius Koten membenarkan bahwa sekolahnya menggunakan dana pinjaman untuk mengatasi keterlambatan dana BOS.
"Selama ini kendalanya sering tidak tepat waktu dan terlambat dalam pencairan dana BOS, sehingga kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi terpaksa tidak dapat dilakukan. Seperti pada pencaiaran tahap triwulan satu yang seharusnya pada Januari, tetapi terlambat hingga beberapa bulan. Bahkan baru Mei lalu dicairkan dana BOS," kata Kornelius, Kamis (26/9).
Keterlambatan pembayaran ini mengakibatkan sekolah kesulitan berbelanja kebutuhan berdasarkan rencana kegiatan sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah menggunakan dulu uang komite sambil menunggu dana BOS. Hal itu dibenarkan oleh bendahara sekolah, Yohana Fernandes. Ia pernah mengutang dengan membuat buku bon di kios-kios terdekat untuk belanja kebutuhan sekolah sambil menunggu masuknya dana BOS.
Pada tahun ini SMPN 1 Tanjung Bunga sudah dua kali mencairkan dana BOS. Yaitu triwulan I sebesar Rp73 juta dan triwulan kedua sebesar Rp146 juta.
baca juga: Pemprov Kalsel Jamin Pegunungan Meratus Tidak Ditambang
"Kami berharap pencairan dana BOS bisa tepat waktu karena banyak kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi. Apalagi dengan 368 siswa membutuhkan sarana dan prasarana sekolah yabg lebih layak serta memenuhi standar pendidikan," pungkas Kornelius Koten. (OL-3)
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
SEMBILAN puluh hari setelah banjir melanda Aceh, beberapa anak kembali duduk di bawah tenda biru yang difungsikan sebagai ruang kelas darurat.
Penundaan ini murni merupakan langkah taktis untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah pemotongan dana transfer dari pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved